Jakarta, Gesuri.id - Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda, mendesak pihak-pihak eksekutif yang berada di bawah kekusaan Istana dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap netral dalam mengahadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Desakan itu disampaikan Yoseph Billie, mengingat tontonan politik yang belakangan ini terjadi. Dimana akhir-akhir ini publik sering kali disuguhkan tontonan panggung politik yang jauh dari nilai etika demokrasi dan minus pendidikan politik. Pasalnya dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan lebih mengedepankan keberpihakannya terhadap keluarganya semata.
"Apa yang kita saksikan belakangan ini jelas etika demokrasinya sangat rendah dan terbilang tidak ada nilai pendidikan politiknya. Mengapa? kita lihat saja Jokowi sebagai Presiden terasa fokus mengatur keberpihakannya kepada keluarganya saja. Mulai dari mengkondisikan posisi Gibran sebagai Cawapres dan Kaesang sebagai Ketum PSI yang baliho sudah tersebar dimana-mana," ujar Yoseph Billie kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11).
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Untuk itu Istana harus segera bersikap netral, jangan sampai ikut-ikutan. Sudah cukuplah sampai disitu apa yang terjadi belakangan ini, ada oknum Polisi yang pasang baliho, ada intervensi kepada partai tertentu, cukup. Rakyat saya rasa juga sudah muak dengan itu semua," lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan, hal-hal penyebab munculnya asumsi ketidak netralan Presiden Jokowi itu, kian terlihat jelas pasca penunjukan Jendral Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Dimana selama ini Jendral Agus Subiyanto sebelumnya sudah cukup santer disebut-sebut sebagai orangnya Jokowi.
Ditambah lagi dengan penunjukan para penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diduga kuat keseluruhannya adalah orang dekat Jokowi, hal itupun secara langsung telah mengabaikan rekrutmen merried sistem yang ideal.
"Jadi istilah 'Genk Solo' itukan saat ini semakin jelas adanya, setelah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang jelas-jelas orangnya Jokowi, kini dicalonkan lagi Jendral Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Makin kuatlah barang itu, mereka inikan orang-orangnya Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Walikota, ditambah lagi dengan Pj Kepala Daerah," ungkapnya.
Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menuding Istana dan lembaga-lembaga di bawahnya tidak netral, saat ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sekalipun ribuan kali Polri dan TNI menyatakan sikap bahwa mereka netral, semua itu hanya akan menambah keyakinan publik atas keberpihakan mereka kepada calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram
"Istana jangan seolah-olah menjalankan aturan tetapi mengabaikan nilai-nilai etika kedaulatan rakyat dalam Pemilu harus dijaga sebagai legitimasi mandat rakyat. Isu politik dinasty yang mengatakan Jokowi sedang membangun demokrasi seperti kerajaan dan tagar #kamimuak dari masyarakat sipil, saya rasa sudah cukup untuk memastikan kalau rakyat yakin tidak ada netralitas Jokowi di Pemilu ini," jelasnya.
Karenanya, Yoseph Billie mengingatkan agar Jokowi beserta Istana sebagai lambang kekuasaan bersama lembaga-lembaga di bawahnya. Segera menghentikan itu semua dan mengembalikan kecintaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden.
"Masih ada waktu tiga bulan Jokowi sebagai Presiden menunjukan sikap netral dalam Pemilu 2024, hentikan cawe-cawe yang dialamatkan publik selama ini dan berharap Jokowi menjaga Demokrasi Pemilu sebagai jaminan konstitusi. Ingat ungkapan Populi Vox Dei suara rakyat adalah suara Tuhan yang dapat menentukan jalannya sendiri termasuk untuk melawan rezim pemerintah yang opportunis," tandasnya
