Bogor, Gesuri.id - Presiden Jokowi meminta dana transfer ke daerah dan dana desa segera dicairkan. Minimalkan adanya pengendapan anggaran pemerintah di perbankan. "Perbaikilah juga pola penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas output yang ada," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Ruang Garuda, Istana Presiden Bogor, Senin (9/7).
Baca: Presiden Jokowi Ingatkan Para Bupati Waspadai Gratifikasi
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga mengapresiasi realisasi pelaksanaan APBN semester pertama tahun 2018. Apabila dibandingkan semester pertama tahun 2017, APBN semester pertama tahun 2018 menunjukan kinerja yang semakin meningkat.
"Defisit lebih rendah, turun 36,8 persen. Keseimbangan primer sangat positif di mana tiga tahun sebelumnya masih negatif. Pembiayaan anggaran semakin menurun semenjak dua tahun terakhir dan silpa yang lebih besar," ujar Jokowi.
Selain itu, pendapatan negara tumbuh 16 persen. Hal ini didukung dari penerimaan pajak yang tumbuh 14,3 persen dari APBN semester pertama tahun 2017 yang tumbuh hanya 3,2 persen. Dalam rangka percepatan program pembangunan, pelayanan masyarakat dan belanja kementerian/lembaga, angkanya tumbuh 12,1 persen.
Angka itu jauh lebih tinggi dari realisasi APBN semester pertama 2017 yang hanya sebesar 0,4 persen. Presiden Jokowi minta momentum pencapaian APBN semester pertama 2018 ini dijaga dan ditingkatkan pada semester kedua. Hal ini mengingat tantangan perekonomian global yang tidak menentu.
"Untuk itu, saya minta seluruh kementerian dan lembaga fokus dan segera menyelesaikan program yang kini sudah direncanakan. Pastikan pelaksanaan program dan proyek strategis dieksekusi tepat waktu dan menjaga governance tepat sasaran dan dirasakan masyarakat," ujar dia.
Baca: Gembong: Serapan Anggaran DKI Jakarta Belum Maksimal
Turut hadir dalam rapat terbatas itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, keempat menteri koordinator dan sejumlah menteri teknis. Menteri teknis yang hadir, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
