Jakarta, Gesuri.id – Bupati Minahasa Utara yang juga politisi PDI Perjuangan, Joune Ganda, menegaskan komitmennya memperluas akses keuangan masyarakat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10).
Acara ini digelar untuk memperkecil kesenjangan inklusi akses keuangan antara pusat dan daerah serta wilayah perkotaan dan pedesaan.
Dalam kesempatan tersebut, Joune Ganda menyampaikan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan masyarakat di wilayah pelosok juga menikmati kemudahan akses keuangan. “Kami di Minahasa Utara mendorong agar masyarakat desa, terutama pelaku UMKM, dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan dan digitalisasi keuangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa TPAKD Kabupaten Minahasa Utara telah mengembangkan sejumlah program kerja sama dengan perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan literasi keuangan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil.
“Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, kami berharap lebih banyak warga yang memanfaatkan fasilitas tabungan, asuransi, hingga kredit produktif,” tegas Joune.
Selain itu, Pemkab Minahasa Utara juga memperluas penggunaan transaksi digital seperti QRIS di pasar tradisional dan sentra ekonomi rakyat. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang modern dan efisien di tingkat lokal.
Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Niken Dwi, yang turut hadir, mengapresiasi langkah progresif Pemkab Minahasa Utara. “Kabupaten ini termasuk yang paling aktif dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan,” ungkapnya.
Di sisi lain, sejumlah pelaku UMKM mengaku terbantu dengan kebijakan tersebut. Maria Lontoh, pemilik usaha kuliner di Airmadidi, menyebut transaksi non-tunai kini memudahkan pelanggan dan mempercepat arus kas usaha. “Dulu kami hanya menerima uang tunai. Sekarang pakai QRIS, semua jadi praktis,” katanya.
Langkah inklusi keuangan ini juga menjadi bagian dari implementasi visi besar PDI Perjuangan dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat. Joune Ganda menegaskan, semangat itu sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang berdikari di bidang ekonomi. “Inklusi keuangan bukan sekadar kebijakan teknis, tapi wujud nyata keberpihakan kepada rakyat kecil,” tandasnya.
Dengan sinergi lintas sektor dan semangat gotong royong, Minahasa Utara diharapkan mampu menjadi model daerah inklusif yang memadukan modernisasi ekonomi dan nilai-nilai kerakyatan.
