Jepara, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi PDI Perjuangan H. Junarso menegaskan sikap politik fraksinya dalam menyikapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Jepara yang membahas arah kebijakan dan program prioritas APBD 2026.
“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM harus tetap berjalan secara maksimal karena inilah fondasi ketahanan ekonomi daerah,” kata Junarso, dikutip pada Rabu (31/12/2025).
Ia menekankan bahwa penurunan anggaran akibat berkurangnya TKD tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan pelayanan publik maupun menghentikan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut keberanian politik untuk menentukan prioritas anggaran yang jelas dan berpihak.
Fraksi PDI Perjuangan memandang sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi kerakyatan sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh dipangkas. Pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan dinilai sebagai tulang punggung perekonomian Jepara, terutama di tengah tekanan ekonomi nasional yang masih dirasakan masyarakat bawah.
“Jika SDM kuat, petani dan nelayan berdaya, serta UMKM tumbuh, maka ekonomi Jepara akan tetap hidup meski tekanan fiskal terjadi,” ujarnya.
Selain menjaga keberlanjutan program pro-rakyat, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi tersebut, menurut Junarso, harus dilakukan melalui langkah-langkah yang adil, terukur, dan tidak membebani rakyat kecil.
Optimalisasi PAD dinilai perlu dibarengi dengan perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, serta penutupan celah kebocoran anggaran, bukan dengan menaikkan beban masyarakat secara serampangan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas merekomendasikan efisiensi belanja terhadap program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran daerah harus diarahkan pada program yang berdampak nyata. Kegiatan seremonial, belanja yang minim manfaat publik, dan program yang tidak memiliki outcome jelas perlu dievaluasi dan dikurangi,” kata Junarso.
Sikap Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan komitmen politik anggaran yang berkeadilan sosial, sejalan dengan nilai dasar perjuangan partai. Dalam pembahasan APBD 2026 mendatang, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap mengawal kebijakan anggaran agar tetap berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Jepara.
Rapat Paripurna DPRD Jepara ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tahun 2026 tidak hanya responsif terhadap tekanan anggaran, tetapi juga konsisten dalam memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
