Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut selama 17 tahun kader PKS memimpin Kota Depok, justru angka intoleransi meningkat.
Baca: Hasto: Menyedihkan, Dokumen Pemilu 2009 Sudah Hancur Semua
"Kota Depok lebih dari 17 tahun dipimpin PKS. Kalau memang PKS punya data keberhasilannya, tampilkan saja. Mengapa Kota Depok? Karena di situlah awalnya pucuk tertinggi PKS memimpin. Jadi itu bisa menjadi benchmark. Menurut penelitian para ahli, yang meningkat di Depok justru intoleransi," katanya, saat konfrensi pers secara virtual, Minggu (18/9).
"Karena itulah, sebelum mengritik Pak Jokowi autokritik dulu. Mengapa? Sebab, mengelola negara itu jauh lebih kompleks dari pada kota," imbuh dia.
Hasto pun balik menantang PKS untuk membandingkan kemajuan yang sudah dicapai selama PKS memimpin Depok dengan capaian PDI Perjuangan di Semarang dan Surabaya.
"Plus tegaskan, daripada PKS nyerang kepala daerah dari PDIP, lebih baik paparkan selama 17 tahun memimpin Depok, kemajuan apa yang sudah dicapai, di luar yang dilakukan pemerintah pusat. Lalu bandingkan kemajuan Kota Depok dengan Kota Semarang dan Kota Surabaya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara (jubir) PKS Muhammad Kholid merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus mengurusi Kota Depok dibandingkan sibuk mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS menyindir tingkat kemiskinan di Solo hingga Jawa Tengah (Jateng).
"Alhamdulillah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9).
Sebagai warga Depok, Kholid mengajak Hasto Kristiyanto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan PDI Perjuangan atau Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga kader PDI Perjuangan.
Baca: Kecurangan Pemilu 2009 di Era SBY, DPT dan TPS Fiktif
Menurut Kholid, Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Jumlah daerah kategori miskin ekstrem justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.
Selain itu, Jawa Tengah menurut Kholid adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Tahun 2021, Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021.
