Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan PDI Perjuangan mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru.
Hal itu karena pemerintah diyakini telah memiliki kajian yang kuat sehingga dapat menetapkan Kaltim sebagai lokasinya.
Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Tanah Borneo Menguntungkan
"Bagi PDI Perjuangan sendiri tentu mendukung semua keputusan pemerintah termasuk penetapan ibu kota baru Kaltim. Di manapun nanti kotanya, karena kita percaya bahwa tim yang menyiapkan, dalam hal ini, Bappenas, sudah mulai bekerja sejak awal pemerintahan Pak Jokowi," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Kamis (22/8), dilansir detik.com.
PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah segera mengumumkan Kaltim sebagai lokasi ibu kota. Dengan begitu pemerintah bisa segera memenuhi target pemindahan pada 2024.
"Kan waktunya pendek sekali ya, misalkan ada target tahun 2024 sudah mulai pindah ke sana secara fisik, beberapa fungsi dari pemerintahan pusat, maka makin cepat ditentukan atau hari ini sudah ditentukan itu semakin mengurangi ketidakpastian," jelasnya.
Eva juga tak lupa mengingatkan soal hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya mengenai pendanaan.
"Dan tentu beberapa aspek yang musti kita ingatkan adalah karena ini pendanaan sifatnya partisipatoris, tetapi melibatkan duit yang luar biasa, yaitu Rp 15 triliun, maka PDI Perjuangan berharap pengelolaan keuangannya akuntabel," ucap Eva.
"Dan yang saya usulkan misalnya adalah penggunaan pre audit untuk memastikan tidak ada fraud dan efektif, efisiensinya juga dipenuhi," imbuhnya.
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pemerintah agar menjelaskan kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi kandidat soal alasan pemilihan Kaltim. Selain itu, Eva juga menyarankan pemerintah banyak konsultasi dengan masyarakat Kaltim.
"Berikutnya tentu adalah bagaimana agar Kalteng ini legowo maka perlu juga ada exit policy yang disiapkan oleh teman-teman Bappenas untuk memberikan penjelasan dan juga membuat mereka menerima," jelasnya.
Baca: Harus Matang, Pemindahan Ibu Kota Geser Pusat Geopolitik RI
"Dan untuk khusus masyarakat di Kaltim sendiri saya pikir hanya diperbanyak konsultasi publik bahwa ada ibu kota baru di daerah yang luasnya 3000 ha dan diharapkan menjadi milik bersama. Oleh karena itu diminta menjaga dan jangan sampai ada culture shock di situ," sambung Anggota Komisi XI DPR itu.
Sebelumnya diberitakan, keputusan menunjuk Kaltim sebagai ibu kota baru disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil. Dia menyebut pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 3 ribu hektar untuk pembangunan tahap pertama, sementara luas keseluruhan 200-300 ribu Ha.
"Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum," kata Sofyan saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8).
