Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, menegaskan akan membawa aspirasi mahasiswa Ngawi ke tingkat pusat.
“Aspirasi soal menjaga Ngawi agar tetap ramah akan saya bawa ke pusat. Jika dibutuhkan, saya akan undang Komisi III DPR RI untuk melihat langsung bagaimana kinerja pejabat vertikal di daerah,” kata mantan Bupati Ngawi dua periode itu, Senin (8/9/2025).
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menerima puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ngawi yang mendatanginya di kediamannya, Jalan Hasanudin.
Dalam pertemuan itu, para mahasiswa menyampaikan kegelisahan terkait praktik penegakan hukum yang dinilai bergeser dari kultur ramah khas Ngawi.
Mahasiswa menekankan bahwa aparat penegak hukum (APH) seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif agar masyarakat tidak hidup dalam suasana ketegangan.
Ketua HMI Ngawi, Eko Purnomo, menyampaikan bahwa kinerja APH memang penting, namun pendekatan yang digunakan juga harus diperhatikan.
“Kinerja APH memang penting, tetapi bagaimana suasana dan pendekatan yang digunakan juga harus diperhatikan. Kita tidak ingin ada ketakutan di masyarakat,” ujar Eko.
Menanggapi hal itu, Budi Sulistyono yang akrab disapa Kanang mengapresiasi sikap mahasiswa yang memilih jalan dialog untuk menyampaikan aspirasi.
Ia menilai cara tersebut merupakan cerminan komunikasi politik yang sehat dan konstruktif, sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap kondisi sosial di daerahnya.
Kanang menegaskan bahwa aspirasi yang diterima tidak akan berhenti hanya pada forum pertemuan, melainkan akan ditindaklanjuti di tingkat pusat.
Ia bahkan menyebut kemungkinan untuk menghadirkan Komisi III DPR RI agar bisa melihat langsung bagaimana kinerja para pejabat vertikal di Ngawi, mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, hingga unsur TNI.
Lebih jauh, Budi juga menjelaskan bahwa evaluasi terhadap aparat akan mencakup Kapolres, Dandim, Kajari, hingga instansi lain yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama.
Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh pejabat publik di daerah bekerja dengan mengedepankan pendekatan humanis tanpa meninggalkan profesionalitas.
Sementara itu, di lokasi berbeda, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Ngawi menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Ngawi. Dalam aksi tersebut, mereka membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Aksi damai itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, bersama Kapolres Ngawi. Kehadiran pejabat daerah dalam menerima aspirasi mahasiswa menunjukkan adanya ruang terbuka untuk berdialog antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah, sehingga setiap keluhan bisa didengar dan dicarikan solusinya secara bersama.
Dialog yang dilakukan Budi Sulistyono bersama mahasiswa, ditambah aksi damai yang digelar BEM se-Kabupaten Ngawi, menunjukkan bahwa aspirasi generasi muda kini semakin mendapat tempat dalam dinamika politik dan pemerintahan. Kanang menegaskan bahwa ia akan terus menjaga saluran komunikasi tersebut agar aspirasi mahasiswa tidak hanya berhenti di tingkat lokal, tetapi juga mendapat perhatian di level nasional.
