Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap komoditas gula rakyat.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR bersama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Rabu (20/8/2025).
“Kita sering mendorong kemandirian gula, termasuk menggelar forum grup diskusi dengan para petani tebu. Sebenarnya sudah ada program dari PTPN yang menjanjikan keuntungan Rp20 juta hingga Rp35 juta per hektare. Namun kenyataannya masih jauh dari target,” kata Kanang, dikutip pada Kamis (21/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Kanang juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka keran impor gula secara besar-besaran.
Ia menilai impor memang diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok nasional, namun harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap tebu rakyat.
“Bukan berarti tanpa pembatasan. Mestinya Menteri Perdagangan juga hadir dalam forum ini,” tegasnya.
Kanang mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sekitar 100 ribu ton gula yang menumpuk di gudang. Di sisi lain, tebu rakyat masih belum terserap secara maksimal oleh pabrik gula.
Menurutnya, kondisi ini membutuhkan solusi konkret berupa dana talangan.
“Pertanyaannya, apakah dana talangan Rp1,5 triliun sudah cukup untuk menyerap tebu rakyat yang belum diproses?” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kebutuhan gula sama pentingnya dengan beras, karena keduanya merupakan kebutuhan vital masyarakat.
Namun, ia menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada beras melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET) serta pelibatan Bulog.
“Ke depan, kami mendorong gula mendapat perhatian seperti beras. Libatkan Kementerian Perdagangan, Danantara, Bulog, agar persoalan petani tebu bisa segera diselesaikan,” tegas Kanang.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk mengurangi bahkan menghentikan impor gula, setidaknya sampai seluruh tebu rakyat terserap habis.
“Kalau beras bisa diatur dengan HET dan Bulog dilibatkan, seharusnya gula pun bisa diperlakukan setara. Dengan begitu, petani tebu tidak terus dirugikan,” pungkasnya.
