Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah intervensi cepat serta terukur guna menangani ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan krisis air bersih yang terus meluas di sejumlah wilayah Indonesia.
Legislator PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa penanganan bencana kekeringan dan Karhutla membutuhkan sinergi serta pergerakan taktis yang cepat dari BNPB, BPBD, pemerintah daerah, BMKG, hingga Kementerian Sosial.
"Kondisi puncak kemarau ini mempercepat eskalasi titik api dan memperluas area krisis air. Pemerintah, khususnya BNPB dan pemda, harus bergerak agresif sebelum dampaknya makin meluas serta memicu krisis ekologi dan sosial yang lebih berat," ujar Matindas dalam keterangan resminya di Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Mengingat sulitnya akses darat menuju kawasan gambut dan pegunungan yang terbakar, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah tersebut meminta BNPB segera memobilisasi armada helikopter pengebom air (water bombing). Pengerahan helikopter secara terfokus pada wilayah dengan konsentrasi titik panas (hotspot) tinggi dinilai krusial agar kobaran api tidak kian meluas.
Selain itu, ia juga mendorong BMKG dan BNPB untuk meningkatkan frekuensi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau rekayasa cuaca di daerah rawan kekeringan ekstrem sebelum tutupan awan memudar total.
Di samping Karhutla, ancaman kekeringan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat turut menjadi perhatian serius.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini mendesak BPBD dan pemda setempat untuk menyiagakan armada tangki air bersih serta tandon air darurat hingga ke tingkat desa.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Banyak desa mengalami penurunan debit mata air dan sumur warga mengering, sementara kebutuhan air bersih terus meningkat. Pemanfaatan sumber air alternatif harus segera dilakukan di wilayah yang mulai terdampak," tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Matindas meminta Kementerian Sosial bersama dinas terkait untuk memastikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
"Lembaga teknis tidak boleh terlambat. Risiko gangguan kesehatan pada lansia dan anak-anak harus segera diantisipasi melalui penyaluran masker, tabung oksigen, hingga penyediaan tenda pelayanan kesehatan darurat," pungkasnya.
