Jakarta, Gesuri.id - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengungkapkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) menjadi momentum refleksi bagi dunia jurnalistik di tengah banjir informasi yang kian deras dan sering kali membingungkan publik.
Dalam situasi tersebut, pers dinilai memiliki peran strategis sebagai penopang demokrasi sekaligus penjaga kejernihan nalar masyarakat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Karolin menjelaskan tantangan pers saat ini tidak hanya terletak pada kecepatan menyampaikan kabar, tetapi juga pada kemampuan menjaga akurasi, konteks, dan keberimbangan informasi.
“Kita hidup di tengah banjir informasi. Berita datang sangat cepat dan masif, tetapi tidak semuanya benar dan tidak semuanya utuh. Di sinilah peran pers menjadi penting untuk membantu publik memahami mana fakta dan mana opini,” ujar Karolin.
Karolin menilai, pers tidak sekadar menyampaikan peristiwa, tetapi juga memberi makna dan konteks atas apa yang terjadi. Dalam sistem demokrasi, pers berfungsi sebagai ruang koreksi sekaligus pengimbang kekuasaan, agar kebijakan publik tetap berada dalam pengawasan yang sehat.
Karolin menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan pers yang kritis dan independen. Kritik yang disampaikan secara profesional dan berbasis data, menurut dia, justru menjadi bagian penting dari proses demokrasi yang matang.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Pers berhak bertanya, menguji, dan mengawasi. Itu bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.
Dalam konteks Kabupaten Landak, Karolin menyebut pers lokal memiliki kedekatan yang kuat dengan realitas masyarakat. Media daerah tidak hanya mencatat kebijakan, tetapi juga merekam dampaknya di lapangan, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial yang dihadapi warga sehari-hari.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Ia menambahkan, selama ini Pemerintah Kabupaten Landak berupaya mengedepankan kebebasan pers sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi di tingkat daerah. Ruang kerja jurnalistik yang terbuka dan dialogis, menurut Karolin, penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Pemkab Landak memandang pers sebagai mitra kritis. Kebebasan pers adalah fondasi penting agar dialog antara pemerintah dan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
