Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mengunci anggaran pembangunan transportasi umum di Jawa Timur (Jatim).
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengembangan transportasi publik tidak terhambat oleh fluktuasi kebijakan tahunan.
Eri mengusulkan agar setidaknya 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan khusus untuk transportasi publik.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Sebagai informasi, APBD Surabaya tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 12,7 triliun, sehingga alokasi 5 persen tersebut akan sangat signifikan bagi pengembangan infrastruktur kota.
"Harus kami dorong agar pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum. Termasuk mengunci anggaran. Misalnya diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum," tegas Eri Irawan kepada SURYA.co.id, Senin (9/2/2026).
Kebutuhan Rp 660 Miliar untuk Suroboyo Bus dan Wirawiri
Politisi muda PDI Perjuangan ini menilai, bahwa pergeseran paradigma dari orientasi kendaraan pribadi menuju transportasi publik membutuhkan komitmen anggaran yang jelas.
Berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan, berikut adalah poin-poin utama pengembangan transportasi di Surabaya:
1. Target Rute: Pemenuhan kebutuhan ideal mencakup 11 rute Suroboyo Bus dan 30 rute feeder Wirawiri.
2. Estimasi Anggaran: Dibutuhkan dana sekitar Rp 660 miliar per tahun untuk operasional dan pemeliharaan armada secara optimal.
3. Tujuan Kebijakan: Memastikan layanan transportasi menjangkau seluruh pelosok kota dengan waktu tunggu (headway) yang lebih singkat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Transportasi umum memang mahal. Karena itu anggarannya harus dikunci agar pengembangannya berkelanjutan dan tidak terpotong kepentingan lain," tambah Eri.
Selain transportasi bus, Komisi C DPRD Surabaya juga menyoroti pengelolaan parkir yang selama ini menjadi masalah sistemik.
Eri mengakui bahwa belum ada kota di Indonesia yang target retribusi parkirnya tercapai 100 persen, sehingga diperlukan solusi struktural melalui teknologi.
