Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD) di sejumlah daerah. Ia mendorong pemerintah memperkuat peran Puskesmas dan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk penyebab DBD.
“Perubahan iklim dan fenomena cuaca, termasuk kemarau panjang dan pancaroba, dapat menyebabkan berkembang biaknya jentik nyamuk. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan, termasuk di lingkungan terkecil di setiap rumah tangga,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (19/10/2026).
Kasus DBD diketahui meningkat di sejumlah wilayah, di antaranya DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Keluhan masyarakat mengenai meningkatnya aktivitas nyamuk juga bermunculan di media sosial, terutama di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah.
Di DKI Jakarta, tercatat 1.314 kasus DBD di Jakarta Selatan hingga September 2026. Sebelumnya, hingga Agustus 2026, jumlah kasus di wilayah tersebut tercatat sebanyak 1.591 kasus.
Untuk mengantisipasi penyebaran DBD, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pencegahan DBD melalui Sinergi Lintas Sektor dan Integrasi Data dalam Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD.
Kenaikan kasus juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada periode Januari-September 2026, tercatat 2.250 kasus DBD. Sementara di Tulungagung, Jawa Timur, terdapat 315 kasus DBD selama sembilan bulan terakhir, dengan dua kasus di antaranya berujung pada kematian.
Menanggapi kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui sebaran kasus DBD. Menurutnya, data tersebut penting sebagai dasar menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan.
“Data tersebut perlu menjadi dasar menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan pencegahan dan pelayanan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan mengatakan, meskipun Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mampu menekan Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian akibat DBD, pengendalian penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus tetap harus menjadi perhatian.
“Adanya angka penurunan kasus DBD dibandingkan tahun lalu juga perlu dipertahankan melalui pengendalian yang lebih terarah,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang musim hujan, Puan mendorong Kemenkes membantu pemerintah daerah memetakan potensi penularan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan.
Menurut Puan, pemetaan harus mengintegrasikan laporan kasus, hasil pemeriksaan jentik, serta kondisi tempat yang berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk. Dengan demikian, langkah penanganan dapat diarahkan langsung pada sumber risiko yang ditemukan.
“Pemetaan perlu menghubungkan laporan kasus, hasil pemeriksaan jentik, serta kondisi tempat perkembangbiakan nyamuk agar tindakan dapat diarahkan pada sumber risiko yang ditemukan,” jelasnya.
Ia juga meminta agar setiap laporan kasus dapat ditindaklanjuti dengan jelas oleh petugas kesehatan. Masyarakat, kata Puan, harus mengetahui pihak yang dapat dihubungi serta tindakan yang akan dilakukan setelah laporan diterima.
“Setiap laporan kasus perlu membantu petugas mengenali lingkungan yang membutuhkan penanganan. Warga harus mengetahui siapa yang dapat dihubungi dan tindakan apa yang akan dilakukan setelah laporan diterima,” imbuh Puan.
Selain pemerintah pusat, Puan meminta pemerintah daerah lebih aktif menggalakkan program pencegahan DBD di wilayah masing-masing. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat.
“Penguatan peran Puskesmas dan kader Jumantik diperlukan untuk membantu mengedukasi masyarakat untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Dan disertai dukungan pelatihan, sarana, serta tindak lanjut temuan,” ucapnya.
Puan menekankan, temuan lokasi perkembangbiakan nyamuk harus segera diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani. Pemeriksaan lingkungan juga perlu mencakup rumah, sekolah, tempat kerja, hingga fasilitas umum berdasarkan hasil penilaian risiko.
“Pemeriksaan lingkungan perlu menjangkau rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai hasil penilaian risiko,” sebut Puan.
Dalam upaya pengendalian DBD, Puan menilai Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus harus dilakukan secara rutin dan serentak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus siklus perkembangbiakan nyamuk.
Gerakan 3M Plus mencakup menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup rapat wadah penampungan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat genangan air.
Adapun langkah Plus antara lain menggunakan losion antinyamuk, memasang kelambu, memelihara ikan pemakan jentik, serta melakukan pengasapan atau fogging apabila diperlukan.
“Pencegahan perlu mengutamakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus. Sementara pengasapan (fogging) dilakukan sesuai penilaian petugas kesehatan dan kebutuhan pengendalian, dengan tetap menjaga tindak lanjut terhadap jentik serta tempat perkembangbiakannya,” papar Puan.
Puan menegaskan, pemberantasan sarang nyamuk harus menjadi bagian utama dalam strategi pencegahan DBD. Pemerintah juga diminta memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai gejala, tanda bahaya, serta lokasi pemeriksaan apabila mengalami gejala DBD.
“Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai gejala, tanda bahaya, dan tempat pemeriksaan. Puskesmas dan rumah sakit perlu mempunyai koordinasi rujukan yang dapat digunakan ketika pasien memerlukan penanganan lanjutan,” urainya.
Menurut Puan, evaluasi pengendalian DBD juga perlu dilakukan secara berkala dengan melihat perkembangan kasus, kecepatan tindak lanjut laporan, serta penyelesaian sumber risiko di lingkungan.
“Dengan demikian, penurunan kasus dapat dipertahankan melalui pekerjaan yang berkelanjutan dan pengendalian DBD menghasilkan lingkungan yang lebih terlindungi dan pertolongan yang tepat waktu bagi warga yang sakit,” pungkasnya.
