Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, merespons pelantikan Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru menggantikan Letjen TNI (Purn) Suharyanto.
Dalam keterangan resminya, Matindas menyoroti tiga isu krusial: eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas, pembenahan tata kelola lembaga pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK, serta komitmen mitigasi bencana yang berorientasi pada keselamatan rakyat.
Matindas menegaskan bahwa tugas pertama dan paling mendesak bagi Kepala BNPB yang baru adalah memimpin langsung pemadaman serta penanganan dampak karhutla yang kian memprihatinkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Dampak karhutla telah memicu krisis kesehatan akibat kabut asap, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu keluhan dari negara tetangga. Kami meminta Kepala BNPB yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, untuk langsung turun ke lapangan serta memastikan keandalan operasi satgas darat maupun udara," tegas Matindas.
Selain langkah tanggap darurat, legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini menuntut BNPB di bawah kepemimpinan baru untuk melakukan lompatan transformatif dalam penguatan mitigasi bencana secara terstruktur dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat tapak, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dan komunitas adat dalam menjaga ekosistem, merupakan kunci utama untuk menekan risiko kerugian jiwa, sosial, maupun ekonomi di masa depan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Di sisi lain, sorotan publik kini tertuju pada tata kelola Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di tubuh BNPB pasca-kasus OTT KPK yang melibatkan 14 orang. Matindas mendesak Letjen TNI Kristomei Sianturi untuk berani melakukan pembersihan internal, menjamin transparansi, dan menutup rapat celah penyalahgunaan anggaran kebencanaan.
Ia berharap kasus korupsi tersebut dapat dijadikan momentum untuk memperkuat BNPB agar mampu menanggulangi bencana nasional secara cepat, efektif, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak.
Menutup keterangannya, Matindas menyambut baik pergantian kepemimpinan di tubuh BNPB. Namun, ia menegaskan bahwa sesuai dengan fungsi pengawasannya, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan program BNPB dalam penanganan bencana di Tanah Air.
