Jakarta, Gesuri id - Peringatan MSCI sejak Februari 2026 tidak boleh dianggap angin lalu. Dalam setiap rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saya menegaskan bahwa pasar modal Indonesia membutuhkan perubahan struktural, fundamental, sekaligus kultural. Kepercayaan investor tidak bisa dipulihkan melalui konferensi pers, slogan, atau penerbitan peraturan baru. Ia harus dibangun melalui rekam jejak panjang yang membuktikan kredibilitas OJK sebagai pengawas dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa.
Tiga persoalan mendasar menjadi akar persoalan: transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas penegakan hukum. Ketiganya bukan urusan teknis pelaku bursa semata, melainkan fondasi pasar modal yang sehat, adil, dan dipercaya.
Transparansi yang Berhenti di Atas Kertas
Persoalan pertama adalah transparansi kepemilikan saham. Isunya bukan sekadar mengumumkan pemegang saham di atas satu persen secara administratif, melainkan memastikan investor memahami siapa pemilik manfaat sebenarnya, bagaimana konsentrasi kepemilikan terbentuk, dan berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan.
Wacana penerapan free float minimum 15 persen dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki likuiditas. Namun, persentase dalam regulasi tidak dengan sendirinya menjamin tersedianya saham yang benar-benar bebas diperdagangkan. Dibutuhkan definisi operasional yang tegas, pengukuran akurat, pengawasan konsisten, dan keterbukaan informasi yang memungkinkan verifikasi independen.
Pasar tidak hanya membaca angka, tetapi menguji makna di baliknya. Jika kapitalisasi pasar terlihat besar sementara saham yang tersedia bagi publik terbatas, valuasinya berpotensi tidak mencerminkan kedalaman pasar. Dalam kondisi demikian, harga saham lebih rentan terhadap transaksi dalam jumlah tertentu. Transparansi kepemilikan adalah prasyarat pembentukan harga yang wajar dan penilaian risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.
Harga Saham Harus Dibentuk Pasar, Bukan Rekayasa
Persoalan kedua adalah dugaan perdagangan terkoordinasi, yang secara eksplisit disebut MSCI sebagai salah satu masalah yang mengganggu kepercayaan pelaku pasar terhadap investabilitas saham Indonesia. Ini persoalan serius: harga saham seharusnya terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran yang wajar, bukan aktivitas yang mendistorsi mekanisme pasar.
Kita perlu berhati-hati membedakan dugaan, hasil pemeriksaan, dan pelanggaran yang terbukti secara hukum. Namun, kehati-hatian itu tidak boleh menjadi alasan menunda pengawasan. Ketika terdapat pola transaksi mencurigakan, otoritas harus mampu menelusuri hubungan antarpelaku, menguji kewajaran transaksi, dan menjelaskan tindak lanjutnya secara transparan tanpa mengorbankan proses hukum yang adil.
Bagi investor global, persoalan ini menyentuh prinsip paling mendasar: apakah harga yang mereka bayar mencerminkan nilai ekonomi dan informasi relevan, atau justru dipengaruhi perilaku yang tidak dapat mereka identifikasi. Investor tidak menuntut harga selalu naik. Yang tidak dapat mereka terima adalah ketidakpastian mengenai apakah mekanisme pembentukan harga berlangsung secara adil.
Penegakan Hukum Bukan Sekadar Mengumpulkan Denda
Persoalan ketiga adalah efektivitas penegakan hukum. Pengumuman sanksi denda kepada beberapa emiten tidak cukup membangun kepercayaan apabila akar persoalan tidak diselesaikan. Efektivitas denda bergantung pada proporsionalitas, konsistensi, kepastian penindakan, dan kemampuan mencegah pelanggaran berulang.
Tujuan penegakan hukum bukan sekadar menghukum, melainkan menciptakan efek jera. Apabila keuntungan dari pelanggaran jauh lebih besar daripada risiko sanksinya, regulasi kehilangan daya cegah dan pelanggaran menjadi bagian dari kalkulasi bisnis. OJK dan BEI perlu menunjukkan bahwa pengawasan berjalan berbasis risiko, penindakan dilakukan tanpa tebang pilih, dan penyelesaian perkara dapat dipertanggungjawabkan. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya aturan atau sanksi, melainkan perubahan perilaku pasar yang dapat dibuktikan.
Dari Pil Pahit Menjadi Peringatan Serius
Dalam berbagai rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan OJK, tanggapan yang kerap saya dengar dari OJK adalah bahwa agenda perbaikan sedang berjalan sesuai rencana, sementara penurunan indeks dipandang sebagai koreksi sementara atau pil pahit yang perlu ditelan. Saya memahami reformasi pasar modal tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk reformasi tidak boleh menjadi pembenaran meremehkan urgensi masalah.
Pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 membawa persoalan ini ke tingkat lebih serius. MSCI tidak sekadar menyampaikan kekhawatiran, tetapi membuka konsultasi mengenai usulan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027, dan MSCI menyatakan akan melanjutkan usulan tersebut kecuali konsultasi menghasilkan bukti perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar.
Ini bukan vonis final bahwa pasar modal Indonesia telah hancur. Akan tetapi, ini peringatan keras bahwa kepercayaan yang selama ini dianggap masih dapat dipertahankan sedang menghadapi risiko nyata. Dampaknya tidak boleh dipersempit menjadi persoalan naik turunnya IHSG. Apabila reklasifikasi terjadi, sebagian dana yang mengikuti indeks MSCI Emerging Markets berpotensi menyesuaikan portofolio, sementara investor lain dapat mengevaluasi ulang eksposur mereka terhadap Indonesia.
Lebih jauh, persoalan reputasi dapat menjalar ke biaya pendanaan perusahaan dan persepsi investor terhadap kualitas institusi ekonomi Indonesia. Pasar modal yang sehat bukan sekadar tempat memperdagangkan saham, melainkan sumber pembiayaan investasi, ekspansi usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Ketika kepercayaan terhadap mekanisme pasar melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan investor, tetapi kemampuan perekonomian memperoleh modal secara efisien.
Reformasi Terukur, Bukan Sekadar Meyakinkan
Dalam situasi seperti ini, pemerintah, OJK, BEI, dan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh terjebak dalam perlombaan menyampaikan pernyataan optimistis. Yang dibutuhkan adalah peta jalan reformasi dengan target terukur, tenggat waktu jelas, penanggung jawab tegas, dan hasil yang dapat diverifikasi. Setiap kebijakan mengenai pengungkapan kepemilikan saham, free float, pengawasan transaksi, dan penegakan hukum harus diikuti indikator keberhasilan yang dapat diuji objektif.
OJK perlu menunjukkan transparansi kepemilikan semakin berkualitas, pengawasan transaksi semakin efektif, dan penegakan hukum menghasilkan efek jera. BEI harus memastikan mekanisme perdagangan, keterbukaan informasi, dan persyaratan pencatatan mendukung pembentukan harga yang wajar. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif agar pembenahan pasar modal menjadi agenda nasional.
Komisi XI DPR RI memiliki tanggung jawab mengawal proses ini secara kritis dan konstruktif. Kritik bukan upaya melemahkan otoritas, melainkan bagian dari pengawasan agar lembaga yang diberi mandat publik mampu memperbaiki kinerjanya.
Pada akhirnya, mempertahankan status Emerging Market bukanlah tujuan akhir reformasi. Tujuan sesungguhnya adalah membangun pasar modal yang transparan, likuid, berintegritas, dan melindungi kepentingan seluruh investor. Status internasional merupakan konsekuensi dari kualitas institusi, bukan pengganti kualitas institusi itu sendiri.
Indonesia masih memiliki waktu untuk menunjukkan bahwa pasar modalnya mampu melakukan pembenahan mendasar sebelum MSCI mengambil keputusan final. Namun, waktu itu semakin terbatas dan tidak akan memberikan hasil apabila hanya diisi komunikasi, penyesuaian kosmetik, atau peraturan tanpa penegakan. Kita membutuhkan keberanian mengakui kelemahan, ketegasan menindak pelanggaran, dan konsistensi menjalankan reformasi sekalipun berhadapan dengan kepentingan yang tidak nyaman.
Jangan sampai kita sibuk membantah peringatan, tetapi terlambat memperbaiki persoalan yang diperingatkan. Sebab, dalam sejarah ekonomi, krisis kepercayaan jarang datang tanpa tanda-tanda awal. Yang menentukan nasib sebuah institusi bukanlah apakah peringatan pernah disampaikan, melainkan apakah peringatan itu didengar dan ditindaklanjuti sebelum terlambat.
Penulis adalah Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
