Ikuti Kami

Kawasan Kumuh di Jateng Terus Mengalami Penurunan

"Penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ganjar.

Kawasan Kumuh di Jateng Terus Mengalami Penurunan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, baru-baru ini.

Semarang, Gesuri.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berusaha menghilangkan kawasan permukiman kumuh. Hasilnya, tahun demi tahun, jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng terus mengalami penurunan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur. Lebih dari itu, aspek kultural dan sosial masyarakat juga harus diperhatikan.

Baca: Ganjar: Pecat Guru yang Ajarkan Paham Radikalisme

“Mohon maaf, di lokasi kawasan permukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya mengubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga diubah,” katanya dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, baru-baru ini.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Dia sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

“Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkotika, ada yang ngelem, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas gubernur.

Ditambahkan, kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur dari ada tidaknya kawasan kumuh. Karenanya, di negara-negara maju, aspek itu benar-benar diperhatikan.

“Hampir tidak ada di negara maju itu kawasan kumuh. Di negara-negara maju itu pasti lingkungannya bersih, tertata rapi dan aman. Mari kita mewujudkan hal itu secara pelan namun pasti, karena menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng Budi Wibowo mengatakan, berdasarkan RPJMN, pada 2014 lalu jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng sebanyak 3.982 hektare. Namun setelah seluruh bupati/ wali kota di Jateng melakukan pengecekan dan update data, kawasan permukiman kumuh di Jateng jauh lebih tinggi dari data RPJMN itu, yakni mencapai 6.981 hektare.

“Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius. Dan pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 (hektare) saja. Artinya sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan,” kata Budi.

Baca: Ganjar Pastikan UNBK SMK di Jateng Berjalan Lancar

Sisa kawasan permukiman kumuh tersebut, lanjut Budi, penyelesaiannya akan dikeroyok, sehingga ditargetkan pada 2024 semua kawasan kumuh di Jateng akan dihapuskan.

“Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Jika kawasan permukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud,” ucapnya.

Quote