Ikuti Kami

Kenneth Sarankan PSSI dan Jakpro Duduk Bersama

Serta tidak melanjutkan polemik dan memperdebatkan soal kelayakan Jakarta International Stadium (JIS) untuk pertandingan resmi FIFA.

Kenneth Sarankan PSSI dan Jakpro Duduk Bersama
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta PSSI dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak melanjutkan polemik dan memperdebatkan soal kelayakan Jakarta International Stadium (JIS) untuk pertandingan resmi FIFA.

Menurut legislator Komisi Bidang Pembangunan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa dilibatkan untuk mengaudit pembangunan JIS sudah memenuhi standar FIFA atau belum.

"PSSI dan Jakpro tak perlu lah debat kusir berkepanjangan di media. Alangkah baiknya libatkan BPKP untuk mengaudit apakah pembangunan JIS ini sesuai dengan standar internasional atau tidak," kata Kenneth dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/9).

Baca: DPRD Pastikan TGUPP Anies Bakal Dibubarkan 16 Oktober

Hasil audit tersebut, kata Kenneth, kemudian diekspose ke publik secara transparan untuk membuat jelas dan terang benderang.

"Daripada ribut di media seperti ini, saling mengklaim sana sini, ujung-ujungnya membuat masyarakat semakin bingung," tutur Kenneth.

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini menambahkan BPKP bisa dilibatkan untuk mengaudit JIS agar tidak ada kesalahpahaman antara PSSI, PT Jakpro, dan masyarakat mengingat anggaran pembangunan stadion megah itu menggunakan anggaran pemerintah.

"Jangan klaim secara sepihak saja. Lebih baik buktikan kalau statement PSSI tersebut salah. BPKP bisa mengaudit apakah JIS sudah bertaraf Internasional ataupun FIFA, dan jika belum bertaraf Internasional, Jakpro harus bertanggung jawab atas statementnya. Hal ini harus dilakukan agar ke depannya clean dan clear serta tidak akan muncul fitnah di kemudian hari," ujar Kenneth.

Kenneth meminta apapun hasil audit dari BPKP, setiap pihak yang terkait harus berani bertanggung jawab, karena prinsipnya pembangunan JIS tersebut menggunakan uang rakyat.

"Saya rasa sangat pantas jika melibatkan BPKP, karena JIS itu kan membangunnya pakai uang rakyat, bukan uang pribadi atau perusahaan, dan jika nanti terbukti ada penyelewengan dalam pembangunan JIS ini, ya saya harap pihak bertanggung jawab bisa menindak lanjuti," ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta ini.

Dari laman resmi PSSI pada Jumat (9/9), berdasarkan hasil inspeksi tim Infrastructure Safety and Security PSSI, Stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100 persen infrastruktur yang mencakup area "drop off" tim, karena sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di "outer" perimeter menumpuk di barat utara.

Baca: Fraksi PDI Perjuangan Ingin Risma jadi Pj Gubernur DKI

Menurut PSSI, titik pertemuan (concourse) di area timur belum dapat digunakan, perimeter tribun perlu dikaji ulang, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh dan sarana prasarana pendukung seperti kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar.

"Jika dilihat dari hasil inspeksi tim Infrastructure Safety and Security PSSI, seharusnya stadion bertaraf Internasional tidak seperti ini. Kita ambil contoh Singapore National Stadium, salah satu stadion termegah berstandar Internasional di Asia Tenggara, di sana membuat pemain serta penonton nyaman karena fasilitasnya sudah memadai," ungkap Kenneth.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya telah melakukan uji kelayakan JIS.

Hasilnya, beberapa infrastruktur JIS dianggap belum layak untuk menggelar pertandingan resmi FIFA (FIFA Matchday). Kondisi itu membuat PSSI berpikir ulang untuk menggunakan JIS, karenanya Stadion Pakansari, Bogor, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi menjadi opsi pengganti JIS.

Quote