Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti ketimpangan dalam proses rekrutmen Polri yang dinilai masih merugikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami di daerah 3T ini terus-menerus dirugikan. Anak-anak dari daerah dengan keterbatasan akses pendidikan kalah sejak awal,” ujar Mercy di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan bahwa sistem seleksi saat ini belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa dari berbagai wilayah Indonesia. Perbedaan akses pendidikan, kondisi ekonomi, hingga faktor geografis membuat calon peserta dari daerah 3T menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan peserta dari daerah maju.
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka berpotensi menciptakan ketidakadilan sejak tahap awal rekrutmen dan menghambat kesempatan generasi muda dari wilayah tertinggal untuk berkontribusi di institusi kepolisian.
Ia pun menekankan bahwa pendidikan kepolisian seharusnya menjadi ruang pembentukan kualitas, bukan justru memperlebar kesenjangan antarwilayah. Sistem pendidikan di tubuh Polri, kata dia, harus mampu membentuk setiap peserta menjadi anggota yang unggul tanpa memandang latar belakang daerah.
“Kalau kita bicara kualitas, maka yang harus diperkuat adalah sistem pendidikannya. Siapa pun yang masuk, dari Sabang sampai Merauke, harus bisa keluar menjadi yang terbaik,” tegasnya.
Di sisi lain, Mercy juga menyoroti praktik yang dinilai tidak adil, di mana kuota daerah kerap diisi oleh peserta dari luar wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai dapat memicu kekecewaan masyarakat sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait transparansi proses seleksi.
“Begitu nama-nama yang lolos diumumkan, ternyata bukan anak-anak daerah. Ini yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat,” terangnya.
Ia mengaku kerap menghadapi langsung keluhan masyarakat, bahkan dalam bentuk aksi protes, akibat ketidakjelasan hasil seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan rekrutmen tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut rasa keadilan publik.
“Berkali-kali kami menghadapi protes, bahkan ratusan orang datang karena merasa prosesnya tidak transparan,” ujarnya.
Oleh karena itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Maluku tersebut menegaskan pentingnya reformasi sistem rekrutmen yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh putra-putri bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dalam institusi Polri.
“Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka sistemnya harus adil. Jangan sampai ada wilayah yang terus-menerus merasa dirugikan,” pungkas Mercy.
