Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi PDI Perjuangan Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menekan penggunaan kendaraan dinas sekaligus mengurangi frekuensi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Untuk apa yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi yang dilakukan di masing-masing daerah atau Provinsi Jakarta salah satunya, kami tentunya akan melakukan,” ujar Pramono dalam keterangan resminya, Jumat (03/04).
Ia menambahkan, pengawasan terhadap perjalanan dinas kini dilakukan lebih ketat. Bahkan, setiap agenda yang memerlukan persetujuan gubernur akan ditinjau langsung dari sisi manfaatnya bagi pembangunan Jakarta.
“Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan,” kata Pramono. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
