Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Hardiyanto Kenneth mewanti-wanti perjanjian kerja sama (PKS) antara Perumda PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia dalam penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi warga Jakarta.
Ia ingin perjanjian kerja sama ini benar-benar membawa perubahan dalam pelayanan air bersih di Jakarta.
"Harus ada transparansi isi perjanjian kerja samanya seperti apa? Jangan malah nanti ujung-ujungnya sama saja isi perjanjian kerjasamanya dengan Aetra dan Palyja terkait pelayanan air bersih ini," ujar Kenneth dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/11).
Politikus PDI perjuangan itu mempertanyakan langkah PAM Jaya kembali melakukan PKS dengan pihak swasta. Sebab hal itu sama saja dengan PKS Aetra dan Palyja yang akan berakhir pada Januari 2023.
Baca: Blusukan, Kent Temukan Banyak Rumah Warga Tak Layak
"Kita perlu tahu apakah melakukan kerja sama kembali dengan pihak swasta itu sangat diharuskan? Karena air bersih adalah hak mendasar yang pengelolaannya harus benar," tandasnya.
Diketahui, PAM Jaya sebelumnya menandatangani PKS dengan PT Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan, terkait penyelenggaraan SPAM.
Hal ini untuk memenuhi target cakupan pelayanan 100% di Jakarta pada 2030. PAM Jaya berdalih bahwa kerja sama tersebut mengacu pada Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Kenneth juga mengingatkan jangan sampai perjanjian tersebut membuat rugi masyarakat terkait pelayanan air bersih. Masyarakat tidak butuh teori tetapi butuh implementasi yang baik.
"Jangan sampai kerja sama ini tidak ada bedanya dengan Aetra dan Palyja. Jangan bicara UU dan peraturan kalau pelayanannya masih sangat parah dan banyak sekali masalah," ketusnya.
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini cukup khawatir dengan melakukan swastanisasi dalam bentuk kerja sama antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia, akan kembali mengulang kembali preseden buruk terkait pelayanan air bersih terhadap masyarakat Jakarta.
Pasalnya, kata dia, saat rapat dengan DPRD DKI, PAM Jaya mengaku tidak akan melakukan kontrak dengan pihak swasta kembali. Tetapi pada kenyataannya berbeda.
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta lewat PAM Jaya belajar dari kesalahan swastanisasi air Jakarta yang mengakibatkan negara justru kehilangan hak penguasaan atas sumber daya air untuk kemakmuran rakyat.
Serta kehilangan kontrol atas pengelolaan air untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya, putusan konstitusi sudah melarangnya berdasarkan putusan MK No 85/PUU-XI/2013 yang melarang atas swastanisasi pengelolaan air minum.
Secara konstitusi, lanjut Kent, PAM Jaya sebenarnya dapat secara mandiri menjalankan pengelolaan air. Termasuk produksi air secara mandiri.
"Kenapa PAM Jaya tidak berani untuk mengelola internal saja, katanya sudah tidak akan melakukan swastanisasi air kembali, kenapa harus melibatkan swasta kembali?" ucapnya.
"Jika PAM Jaya yang mengelola , jujur kita selaku anggota Dewan lebih enak dan lebih leluasa dalam berkoordinasi dan komunikasi. Berbeda jika pelayanan tersebut dipegang oleh pihak swasta, ribet dan berbelit belit," sambung Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.
Baca: Kent Minta Dinkes DKI Jakarta Lakukan Deteksi Dini
Kent menyebutkan, dalam kunjungannya ke beberapa daerah Jakarta Barat, banyak warga yang mengeluh akan pelayanan air bersih. Padahal mereka rata rata adalah pelanggan PAM Jaya. Namun kenyataannya dalam mendapatkan air bersih warga harus menunggu sampai larut malam. Mereka sudah mengadu lewat aplikasi, tapi tidak ada tanggapan.
"Yang sering terjadi bahwa air bersih baru keluar pada malam hari. Lalu bagaimana mereka dalam berkehidupan sehari-hari, mengharapkan air bersih tak kunjung keluar tapi tagihan selalu keluar di tiap bulannya. Kalau tidak dibayar langsung muncul ancaman-ancaman dari oknum petugas lapangannya, bahwa instalasi airnya akan dicopot. Saya kerap kali menerima aduan seperti ini dari masyarakat," ketus Kent.
Dalam kerja sama dengan PT Moya Indonesia PAM Jaya menggandeng Kejati DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kent pun mengingatkan agar kedua lembaga tersebut harus benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik.
"BPKP dan Kejati DKI Jakarta harus benar-benar menjalankan fungsinya, jangan sampai mereka hanya dijadikan tameng semata. Jika terdapat adanya ketidakbenaran dalam pelayanan, harus segera diseret dan segera ditindak lanjuti," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
