Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai program sumur resapan belum banyak membantu dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota.
"Program penanggulangan banjir kenapa dia tidak fokus terhadap normalisasi kali. Permasalahan banjir ini kan sudah menjadi langganan setiap tahunnya, jika tidak akhir tahun ya di awal tahun. Jangan pada saat sudah kejadian banjir baru sibuk mikir untuk penanggulangan banjir. Masalah normalisasi kali dan tanggul rob tidak dikerjakan secara maksimal," ujar Kenneth dalam keterangannya, Kamis (20/1).
Ia pun meminta maaf kepada warga Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Barat, yang menjadi korban banjir akibat hujan deras pada Selasa 18 Januari 2022.
"Saya selaku bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk menindak lanjuti secara cepat untuk melakukan penanganan banjir di sejumlah tempat, terutama di wilayah Cengkareng, Tegal Alur dan sekitarnya," kata Kenneth.
Baca: Prasetyo Minta Anies Fokus Tangani Banjir di Ibu Kota!
Menurut Kent, Pemprov DKI seharusnya fokus dalam melaksanakan program normalisasi kali dan perbaikan saluran air di perkampungan warga. Sebab masih banyak perkampungan di DKI Jakarta yang tidak memiliki saluran air yang memadai.
Jadi jangan hanya memikirkan program sumur resapan saja yang jelas-jelas tidak membantu dalam menangani banjir. Pembangunan saluran air baru atau perbaikan saluran air di wilayah perkampungan warga harus digalakkan lagi, karena realitanya masih banyak perkampungan tidak mempunyai saluran air yang memadai," tandasnya.
Kent menilai program sumur resapan yang menjadi program unggulan Pemprov DKI nyata-nyata tidak efektif dalam menanggulangi banji.
Kent pun menyarankan agar Gubernur DKI Anies Baswedan sering- sering berdiskusi dan bisa menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dalam menangani berbagai permasalahan di Ibu Kota. Terutama permasalahan paripurna yang tidak kunjung selesai, yaitu banjir.
Saran atau masukkan yang diberikan anggota DPRD DKI bisa menjadi patokan untuk ditindaklanjuti, karena rata rata anggota Dewan lebih paham kondisi lapangan dan terjun langsung ke masyarakat melalui program reses (serap aspirasi masyarakat)," katanya.
"Temuan saya di lapangan waktu saya mengontrol banjir di beberapa rumah pompa di Jakarta Barat, bahwa masih banyak sampah yang menjadi tanggung jawab UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang tidak segera diangkat. Saya minta Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup yang cara kerjanya seperti ini harus di evaluasi," lanjut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Baca: Banjir Jakarta Meluas, Gubernur Anies Tidak Kelihatan Kerja
Kent menegaskan sudah selayaknya sampah di rumah-rumah pompa segera diangkat. Karena jika tidak segera diangkat, bisa menyangkut di mesin pompa dan bisa mengakibatkan kerusakan di mesin pompa sehingga mengakibatkan kinerja pompa tidak bekerja secara maksimal dalam menanggulangi banjir.
Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini menyarankan agar orang nomor satu di Jakarta segera melakukan pembenahaan infrastruktur demi menanggulangi banjir.
Salah satunya membenahi sungai dengan melebarkan badan sungai dan saluran air. Lalu menata bantaran dengan memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi.
"Dan juga perbaiki seluruh saluran air di permukiman warga maupun di pusat-pusat kota. Jadi tidak tepat juga kalau banjir ini selalu dikaitkan dengan curah hujan yang lebat. Jangan malah menyalahkan cuaca tetapi salahkan diri Anda yang tidak bisa bekerja maksimal," pungkas Kent.
