Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengeluarkan peringatan keras terhadap kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memuat klausul pertukaran data penduduk.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat berbahaya dan berpotensi mengancam kedaulatan bangsa.
"Kita belajar dari kasus Iran dengan Israel. Bagaimana Israel itu dengan Mossad ngebombardir di Iran. Karena apa? Data-data yang dibocor, bocor dari berbagai sumber," kata Komarudin, Kamis (24/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan kebocoran data di Iran terjadi karena adanya pengkhianatan dari dalam negeri sendiri, termasuk dari para elite politik yang tidak puas terhadap pemerintah. Mereka disebut membocorkan informasi ke luar negeri melalui jalur-jalur tersembunyi.
"Salah satu sumber adalah para elit Iran yang tidak puas dengan pemerintah. Dia bocorkan data-data lewat Turki, lewat Irak, lewat berbagai sumber," ucapnya, mengisyaratkan bahwa ancaman siber dan kebocoran data dapat muncul dari dalam dan luar negeri.
Komarudin secara tegas menyatakan bahwa penyerahan data kependudukan Indonesia ke negara asing tanpa perlindungan hukum yang kuat sama saja dengan menjual rakyat sendiri. Ia menyebut hal ini sudah menyentuh inti dari misi konstitusional negara.
"Sudah menyangkut tujuan kedaulatan nasional, tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau datamu bocor ke negara asing itu bukan melindungi rakyat, itu sudah jual rakyat namanya,"* tegasnya.
Dalam pandangan legislator asal Papua ini, isu transfer data bukanlah hal remeh atau sekadar urusan teknis administrasi, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung pada keamanan nasional dan hak privasi warga negara.
Ia juga mengkritik keras gaya pengambilan keputusan di tingkat eksekutif yang dianggapnya terlalu tergesa-gesa dan minim keterbukaan.
Komarudin meminta pemerintah untuk belajar dari pengalaman dan tidak mengambil keputusan yang bisa memicu krisis kepercayaan publik.
"Dalam dunia perang siber seperti ini harus hati-hati. Jadi saya kira yang paling penting kementerian terkait harus menjelaskan ini secara jujur," ucapnya.
Komarudin bahkan menyoroti gaya kerja beberapa menteri yang menurutnya gegabah dalam mengambil kebijakan, sehingga kerap memaksa Presiden turun langsung untuk menyelesaikan masalah.
"Karena ini menyangkut masa depan rakyat Indonesia. Kan kita lihat berapa keputusan yang menterinya cepat-cepat buat keputusan. Habis itu amburadul, presiden harus turun tangan," pungkasnya.
