Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun menyampaikan pentingnya memahami kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara komprehensif dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa depan.
“Setiap masa pemerintahan memiliki kebijakan untuk Papua. Karena itu, kita harus melihat Papua secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Otsus bukan hanya soal dana, tapi juga kewenangan dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat asli Papua," ujarnya pada rapat koordinasi pemerintahan umum di Nabire, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa Otsus lahir melalui proses politik panjang, bukan sekadar pemberian, melainkan hasil perjuangan tokoh-tokoh Papua dalam memperjuangkan hak dan kemandirian di daerahnya.
Komarudin menyoroti beberapa poin penting hasil revisi Undang-Undang Otsus, antara lain peningkatan dana dari 2 persen menjadi 2,25 persen, dana alokasi umum nasional, pembentukan DPRK di kabupaten/kota, serta pemekaran empat provinsi baru, termasuk Papua Tengah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan Otsus harus terus dievaluasi agar berjalan efektif dan transparan.
“Peraturan yang baik tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Evaluasi harus dilakukan agar kebijakan tidak hanya indah di atas kertas," tegasnya.
Selain itu, Komarudin juga menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Menurutnya, hanya pendidikan yang dapat mengubah masa depan masyarakat Papua.
"Kalau kita ingin Papua Tengah maju, maka fokuslah pada pendidikan. Sediakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk belajar di universitas terbaik, baik di dalam maupun luar negeri. Pendidikan adalah kunci perubahan," jelasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun Papua Tengah.
“Hanya dengan persatuan, keterbukaan, dan komunikasi yang baik, kita bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Komarudin.
