Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, merespons soal wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Deddy mengatakan, masalah ini belum dibahas di DPR.
Meski begitu, ia menekankan dirinya lebih sepakat pemilihan kepala daerah sebaiknya langsung oleh rakyat. Sebab ini merupakan hasil dari reformasi.
"Karena kan belum dibahas di DPR, sejauh ini tetap pada posisi bahwa pemilihan langsung oleh rakyat untuk kepala daerah itu adalah buah dari reformasi," kata Deddy usai menghadiri Bimtek PDI Perjuangan di Bali, Kamis (31/7).
"Jadi sungguh aneh kalau kemudian hak rakyat untuk menentukan pemilihnya lalu diambil dan diserahkan pada segelintir elite yang ada di DPRD," tambah dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka kedaulatan rakyat akan dirampas. Selain itu, Indonesia mempunyai pengalaman buruk Pilkada via DPRD saat Orde Baru.
"Kita sudah pernah melakukan pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD. Selama Orde Baru itu terjadi selama Orde Baru itu terjadi. Dan kita juga punya kekhawatiran kalau pemilihan itu dilakukan oleh DPRD tetapi instrumen-instrumen negara, aparatur-aparatur kekuasaan ikut cawe-cawe itu juga akan sangat berdampak pada stabilitas politik nasional," kata Deddy.
"Oleh karena itu paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat," tutur dia.
Sementara terkait isu dipilih Presiden, Deddy mengaku tidak masalah jika hal ini benar direalisasikan. Sebab gubernur memang perpanjangan tangan Presiden.
"Kalau gubernur, saya pribadi, partai belum memutuskan, berpendapat tidak ada masalah kalau gubernur diangkat oleh presiden sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tetapi kewenangannya juga harus jelas," kata Deddy.
Deddy menuturkan, gubernur sebagai administrator bukan penguasa wilayah melakukan fungsi-fungsi koordinasi, mobilisasi, sinergi dalam satu wilayah agar pembangunan berjalan benar.
"Jangan seperti sekarang gubernur bertanggung jawab urusan SMA dan SMK. Ketika dia nggak ngurus, rakyat nggak tahu. Yang ditanya bupati wali kota. Demikian juga pembangunan jalan, infrastruktur. Yang punya wilayah itu adalah daerah," kata Deddy.
"Jadi tidak ada masalah bagi saya pribadi kalau gubernur itu dipilih oleh pusat karena dia tidak punya wilayah," tutur dia.
