Yogyakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY didorong untuk segera menjalankan vaksinasi guna pencegahan penyakit menular.
Selain itu, memasuki tahun politik jelang pelaksanaan Pemilu pada 14 Pebruari 2024, fasilitasi kesehatan bagi penyelenggara penting mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
"Kita punya anggaran di beberapa dinas, pemda DIY kita dorong terus layani vaksinasi. Mengapa? Sebab untuk sasaran vaksinasi kelompok remaja cukup lambat, angkanya kecil, baru 11 persen. Belajar mengajar dan tatap muka sekarang sudah berjalan, penggunaan BTT memungkinkan, duitnya cukup. Per suntikan nilainya Rp 50-60 ribu, kalau vaksin nya gratis ya biayanya," kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat berdialog dengan awak media di DPRD Yogyakarta, Jumat (13/1).
Baca: Eko Nilai Pidato Ibu Megawati Inspiratif dan Semangati Kader
Eko menjelaskan pantauan angka cakupan vaksinasi remaja yang memiliki angka sasaran 311569 baru 11,13 persen atau mencapai jumlah 13.066 remaja.
Komisi A DPRD DIY mendesak komitmen pemda percepatan vaksinasi, ternyata belum dikerjakan di Desember 2022 lalu tapi komitmen dijalankan tahun 2023.
"Laporan terkini, ada 11 orang kasus dengan nol meninggal.Saran dari DPRD DIY , percepatan bisa dilakukan di sekolah atau gabungan sekolah pada jam yang tidak mengganggu proses belajar di sekolah, saat istirahat maupun usai pulang sekolah. Sisi teknis bisa dilakukan percepatan vaksinasi," kata Eko.
Selain itu, koordinasi KPU dan Bawaslu koordinasi agar PPK, Panwascam, PPS, Pantarlih sampai KPPKPPS agar dapat fasilitasi kesehatan baik vaksinasi dan vitamin. Berkait hal ini, DPRD DIY segera undang KPU dan Bawaslu dan pihak terkait agar penyelenggara pemilu tetap fit. Saat pelaksanaan tugas pada 14 Februari 2024, Seluruh infrastruktur penyelenggara pemilu agar dapat tambahan vaksinasi dan vitamin, termasuk satlinmas yang bertugas di TPS.
"Guna bangkitkan perekonomian, di tingkat pemerintah kabupaten perlu cek kembali sarana dan prasarana di tempat keramaian, penginapan, mall, pasar, lokasi wisata sarana dan prasatsna wastafel harus tersedia didukung ketersediaan air mengalir, cek suhu masih relevan, penggunaan masker di kerumunan termasuk di transportasi umum," kata Eko.
Komisi A DPRD mencatat saat pandemi Covid-19 terjadi ada otal 232202, jumlah korban meninggal besar 6076 sejak asal pandemi hingga kini. Sempat terjadi layanan kesehatan kepada masyarakat terganggu, mengingat hal tersebut diharapkan jangan sampai terulang, jangan sampai terlena abaikan protokol kesehatan.
"Terima kasih BPBD di akhir tahun sudah bagikan berbagai perlengkapan, masker, hand sanitizer, di Malioboro dan pusat keramaian. Ada tiga hal yang kita tekankan percepatan vaksinasi, pastikan sarana dan prasarana di pusat keramaian, dan ketiga ini penting dapat perhatian pemda pentingnya bangun kerjasama baik dengandaerah lain maupun pihak ketiga, asosiasi pariwisata, agen-agen, organda bisa diajak , warga yang masuk ke Yogyakarta bersama perhatikan protokol kesehatan, berwisata, silakan kita sambut para wisatawan dengan wisata alam, kuliner destinasi sejarah agar tetap sehat dan selamat hadapi pandemi Covid-19," kata Eko.
Heri. anggota Komisi DPRD DIY menambah bahwa kalau melihat titik keramaian, kerumunan dan fasum butuh perhatian berkaitan sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular. Terutama di daerah destinasi wisata yang tersebar di empat kabupaten, Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Gunungkidul.
"Saya kira mulai sudah tidak tampak lagi sarana dan prasarana untuk pencegahan Covid-19. Sudah tidak lagi ada perhatian bersama, maka kita ingatkan pemangku kepentingan fasilitasi dan sediakan sarana dan prasarana cegah Covid-19," kata Heri, anggota Komisi A DPRD DIY.
Baca: PAC PDI Perjuangan Wirobrajan Gelar Tumpengan
Perkembangan wisata di empat kabupaten DIY sekarang sudah menggeliat, sektor pariwisata ini lepas dari pengawasan provinsi karena pintu masuk di pinggiran seperti Sukoharjo, Wonogiri. pemerintah DIY tak terpantau.
DPRD DIY mendorong pemerintah kabupaten beri perhatian fasum di kabupaten berkait ramainya pariwisata. Ini penting agar dapat terhindar di pedesaan penyakit menularnya. Walaupun secara nasional sudah menetapkan status nya, kabupaten dan kalurahan harus proaktif pencegahan agar resiko bisa diatasi," kata Heri, anggota Komisi A DPRD DIY.
Sementara itu, berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024, pemerintah daerah diingatkan untuk berikan fasilitasi pelayanan kesehatan. Dukungan fasilitasi kesehatan bagi tenaga penyelenggara pemilu penting sebab dari pengalaman penyelengaraan Pemilu 2019 lalu ada kasus petugas yang meninggal saat pemilu.
"Kalau melihat angka alokasi dana BTT yang telah disetujui, dana yang ada memungkinkan dimanfaatkan antisipasi bencana alam baik berkait Merapi, gempa hingga dukungan percepatan vaksinasi. Pengalaman 2019 lalu, ada 19 orang di DIY meninggal saat pemilu. Proses Demokrasi harus indah, penyelenggara selamat. Pemilu bisa berlangsung gembira dan selamat, " kata Eko.
