Jakarta – Komisi VII DPR RI mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan keamanan pariwisata nasional memasuki awal tahun 2026. Langkah ini dinilai mendesak menyusul maraknya kecelakaan wisata yang terjadi sepanjang tahun 2025 di berbagai destinasi di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty menegaskan, keselamatan wisatawan harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan sektor pariwisata nasional. Ia menilai, selama ini aspek keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas kebijakan secara konsisten.
“Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Konsep safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata nasional, dengan menempatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi sebagai 3A yang dilengkapi dengan aspek keselamatan,” kata Evita dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Evita mencatat, sepanjang 2025 terjadi sejumlah tragedi wisata yang menimbulkan korban jiwa di berbagai lokasi, mulai dari kawasan laut dan pantai, destinasi pegunungan, hingga transportasi penyeberangan. Menurutnya, rangkaian kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi tata kelola pariwisata nasional.
Ia menekankan bahwa jaminan keselamatan wisatawan harus ditempatkan sejajar dengan target peningkatan kunjungan dan belanja wisata. Dengan karakter geografis Indonesia yang rawan bencana dan memiliki banyak destinasi alam ekstrem, aspek keselamatan harus mendapat perhatian ekstra.
“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata RI mengambil inisiatif melakukan reformasi keselamatan pariwisata secara menyeluruh. Reformasi tersebut diharapkan melibatkan lintas kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Evita juga menekankan pentingnya penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata, yang mencakup sertifikasi operator wisata, penerapan sistem peringatan dini, serta penguatan koordinasi dan respons cepat dalam kondisi darurat.
“Harus ada pihak yang menjadi leading sector dan koordinator untuk mengatur seluruh sumber daya secara cepat dan efektif. Semua lembaga sebenarnya sudah ada, tinggal kita bongkar titik-titik lemahnya, baik dari sisi preemtif maupun preventif,” ujarnya.
Selain dari sisi pemerintah dan pelaku usaha, Evita juga mendorong peningkatan kesadaran kritis wisatawan terhadap prosedur keselamatan di lapangan. Menurutnya, wisatawan perlu diberdayakan agar berani menolak aktivitas wisata jika keselamatan tidak terjamin.
“Wisatawan juga harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator. Jika ragu atau merasa tidak aman, sebaiknya jangan ikut,” pungkasnya.
