Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menilai pengawasan dan validasi data menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Menurutnya, selama ini banyak program sosial yang tidak tepat sasaran akibat lemahnya pendataan di daerah.
“Kita sering temui penerima bantuan ganda atau bahkan yang sebenarnya sudah mampu. Jadi, database yang akurat itu mutlak. Harus ada sistem data tunggal yang terintegrasi antar kementerian,” tegasnya.
Ketut menjelaskan, Komisi VIII akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Bahkan, ia menyebut DPR telah menyiapkan rencana kunjungan kerja ke sejumlah lokasi yang menjadi titik pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kami akan cek langsung dari persiapan sampai pelaksanaannya. Nanti juga akan ada pengawas independen dan evaluasi melibatkan perguruan tinggi,” katanya.
Lebih jauh, Ketut mengingatkan agar program Sekolah Rakyat tidak dijadikan proyek politik atau kepentingan tertentu.
“Jangan sampai kemiskinan dijadikan proyek. Ini soal masa depan anak-anak bangsa,” tegasnya.
Ia menutup dengan optimisme bahwa melalui Sekolah Rakyat, pemerintah bisa membangun fondasi sosial yang kuat dan menyiapkan generasi yang lebih berdaya.
