Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera mengevaluasi secara total buku pegangan siswa di sekolah. Langkah tersebut dinilai mendesak agar materi pelajaran yang diberikan dapat selaras dengan kemampuan tumbuh kembang anak.
Desakan ini disampaikan Esti dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Kemendikbud secara daring, setelah dirinya menemukan kejanggalan pada implementasi materi ajar untuk siswa kelas I Sekolah Dasar (SD).
Politikus PDI Perjuangan daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut mencontohkan temuan fakta di Tanjung Balai Karimun. Di wilayah tersebut, siswa kelas I SD yang belum lancar membaca sudah dipaksa menyelesaikan soal-soal matematika berbasis cerita. Menurutnya, hal ini justru memperlemah fondasi pemahaman logika matematika dasar pada anak.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Bagaimana mungkin anak kelas I SD yang belum bisa membaca harus menghadapi soal-soal di buku pegangan yang disajikan dalam bentuk cerita? Sebagai contoh, 'si Adi mempunyai telur sekian'. Padahal mereka belum bisa membaca, tetapi diwajibkan menggunakan buku pegangan tersebut," ujar Esti melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi DPR RI.
Esti berpendapat, sS Misalnya, mengilustrasikan penjumlahan melalui gambar buah-buahan yang mudah dipahami secara visual oleh anak-anak. Jika dipaksakan dalam bentuk teks naratif panjang, sangat wajar apabila siswa mengalami kesulitan besar dalam mencerna materi ajar.
"Mari kita koreksi bersama sekarang. Ada ketentuan apa yang salah sehingga metode itu tetap digunakan? Di mana letak kesalahannya? Apakah referensi dalam penyediaan buku pegangan tidak diimplementasikan dengan baik oleh dinas-dinas dan pihak sekolah, atau kesalahannya ada di lini lain?" tegas Esti.
Aspirasi yang disampaikan oleh pimpinan Komisi X DPR RI ini rupanya mendapat dukungan luas dari publik, khususnya para pendidik di media sosial. Salah seorang guru, M. Samsul Arifin, lewat kolom komentar akun DPR RI mengaku lega karena keresahan para guru di lapangan akhirnya mendapat perhatian dari wakil rakyat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Samsul mengkritik adanya kontradiksi kebijakan pendidikan yang selama ini dirasakan di tingkat dasar. Di satu sisi, pemerintah melarang pengajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara intensif di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK). Namun, di sisi lain, kurikulum sekolah dasar seolah mendesak anak-anak untuk langsung mahir calistung sejak hari pertama masuk SD.
Samsul juga berharap agar penentuan kebijakan atau penyusunan kurikulum oleh menteri terkait melibatkan dialog langsung dengan guru-guru yang mengajar di sekolah biasa di daerah, bukan hanya mendengarkan masukan dari sekolah-sekolah elite.
Senada dengan kritik tersebut, seorang warga net lain, Solihatun Heriyah, menyebut fenomena kontradiksi antara aturan di jenjang TK dan tuntutan di jenjang SD ini sebagai sebuah ironi sistemik. Ia pun mendesak agar struktur kurikulum SD segera diperbaiki demi kebaikan mental dan akademis anak-anak.
