Pontianak, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Martinus Sudarno meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Mendagri Tito Karnavian atas kinerja jajaran di Kemendagri yang dinilainya tidak sesuai visi misi Presiden dalam hal pemangkasan birokrasi.
Hal tersebut diminta Sudarno karena SK pengangkatan PAW empat anggota DPRD Provinsi Kalbar sampai hari ini belum juga keluar.
Baca: Junimart Minta Tito Beri Sanksi ke Walkot Pariaman
"Proses PAW-kan ada pengajuan dari partai kepada DPRD, kemudian DPRD menyurati kelengkapan kepada KPU, lalu calon yang di PAW melengkapi persyaratan dan setelah itu disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur. Gubernur sudah menyampaikan ke Mendagri pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu," ungkap Martinus, baru-baru ini.
Tapi, lanjut Martinus, sampai hari ini SK dari keempat kader PDI Perjuangan yang PAW itu belum juga terbit.
"Kami Fraksi PDI Perjuangan mempersoalkan, apa yang dikerjakan Kemendagri terutama Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, mesti dievaluasi, ganti saja kalau tidak bisa kerja," katanya.
Bahkan, kata dia, begitu juga dengan SK untuk Bupati-Wakil Bupati terpilih yang mestinya telah dilantik 17 Februari.
"Ini bukan hanya SK DPRD yang PAW yang lelet. Termasuk SK Bupati pun sampai hari ini belum terbit, apa yang dikerjekan di Kemendagri sana, padahal Presiden Jokowi bilang kerja, kerja, kerja. Saya minta Presiden tegur itu Mendagri, kami merasa dirugikan karena leletnya SK dari Kemendagri," kata legislator dapil Sanggau-Sekadau ini.
Baca: Junimart Beberkan Ada Oknum Kepala Daerah Berbuat Curang
Jangan sampai, kata dia, pandemi COVID-19 menjadi alasan kinerja menjadi lamban. Mestinya kinerja dapat tetap optimal.
"Jangan alasan COVID-19 SK tidak dikerjakan, katanya dalam waktu 15 hari kerja, ini sudah berapa hari kerja, ngapain aja di Kemendagri," katanya.
