Jakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun tangan dalam menanggai penolakan Wali Kota (Walkot) Pariaman Genius Umar menerapkan SKB 3 menteri terkait atribut seragam sekolah
"Mendagri tuh harus betul-betul cerdas juga menyikapi ini. Ada baiknya melakukan sosialisasi atau edukasi yang sifatnya edukatif. Nah kalau tidak juga ya sudah. Mendagri dengan segala kewenangannya bisa mengambil sikap," kata Junimart di Jakarta, Rabu (17/2).
Baca: Agustina Tegaskan SKB 3 Menteri Beri Kepastian Hukum
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan Mendagri Tito bisa memberikan sanksi skorsing hingga rekomendasi pemberhentian. Terlebih, jika Walkot Pariaman Genius itu bersikukuh menolak SKB 3 menteri.
"Sikap itu apa, bisa skorsing sekian bulan, diberhentikan sementara, ketiga terberat, rekomendasi untuk diberhentikan, kembali kepada presiden," jelasnya.
Menurut Junimart, SKB 3 menteri berlaku seperti undang-undang. Sebab, kata Junimart, SKB 3 menteri merupakan aturan turunan dari undang-undang.
"Kan SKB 3 menteri itu turunan dari undang-undang. Kalau nggak salah SKB itu Nomor 2 dan Nomor 219 yang mengatur tentang atribut untuk sekolah. Dan karena ini turunan dari undang-undang. Tentunya itu juga berlaku sebagai undang-undang," ujarnya.
Lebih lanjut, Junimart menilai ada kemungkinan Walkot Pariaman Genius Umar belum mengerti SKB 3 menteri. Karena itu, ia juga menyarankan agar Kemendagri aktif menjelaskan urgensi dari SKB yang diteken oleh Mendikbud, Mendagri, dan Menag itu.
Baca: "Sentil" Walkot Pariaman, Esti: Jangan Berbeda dengan Pusat!
"Tentu sebaiknya mungkin karena kekurangpahaman dari kepala daerah boleh saja Kemendagri memanggil kepala daerah yang bersangkutan untuk menjelaskan urgensi dari SKB tersebut," ujarnya.
Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan daerahnya tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.
