Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengritik keras program pembentukan komponen cadangan (komcad) di Kementerian Transmigrasi yang dinilainya tidak memiliki urgensi dan keluar dari fokus utama lembaga.
Legislator PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Barat II itu menilai dengan kondisi anggaran yang terbatas, program komcad justru mengaburkan arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
Menurutnya, keputusan kementerian mengambil peran di bidang pertahanan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya berfokus pada pembinaan serta peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi.
“Saya heran, untuk apa kementerian ini membuat program komcad? Dengan anggaran hanya sekitar Rp1,8 triliun, seharusnya prioritasnya jelas: menyejahterakan masyarakat transmigrasi, bukan membuat program yang tidak relevan,” tegas Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dikutip Jumat (14/11).
Ia juga menyoroti kurangnya komunikasi antara Kementerian Transmigrasi dan DPR dalam perencanaan anggaran.
Menurutnya, program komcad tidak pernah dibahas dalam penyusunan APBN 2026 dan tiba-tiba muncul pada akhir proses pembahasan, sehingga menimbulkan tanda tanya publik terkait arah kebijakan kementerian tersebut.
Lasarus menegaskan bahwa urusan pertahanan merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, bukan Kementerian Transmigrasi.
“Mempertahankan tanah air memang kewajiban semua warga negara, tapi bukan berarti setiap kementerian harus punya program bela negara sendiri. Kalau begini, kebijakan bisa tumpang tindih dan memboroskan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengkritik anggaran sebesar Rp15,6 miliar yang dialokasikan untuk pelatihan 300 orang dalam program komcad dan menilai dana tersebut seharusnya dialihkan untuk memperbaiki fasilitas umum serta meningkatkan taraf hidup warga transmigrasi.
“Dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk membangun jalan lingkungan, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa program komcad di bawah kementeriannya bukan semata arahan Presiden, melainkan bagian dari amanat Pasal 30 UUD 1945 tentang bela negara.
“Program ini kami maksudkan untuk pembentukan karakter dan peningkatan militansi warga transmigrasi,” ujar Iftitah.
Ia menilai banyak transmigran yang kembali ke daerah asal karena kurangnya kesiapan mental dan motivasi untuk bertahan di wilayah baru.
Sebagai proyek percontohan, sebanyak 300 peserta dari kawasan transmigrasi saat ini tengah mengikuti pelatihan di Bandung.
Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya menerima pelatihan dasar komcad, tetapi juga kursus bahasa Jepang dan Tiongkok sebagai persiapan program pemagangan ke luar negeri.
“Setelah selesai, para peserta diharapkan kembali ke daerah transmigrasi dan berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya,” jelas Iftitah.
Lasarus menegaskan bahwa DPR tidak akan menyetujui kembali program serupa di masa mendatang jika tidak berorientasi langsung pada kesejahteraan transmigran.
Ia meminta agar fokus anggaran dikembalikan kepada tugas utama kementerian, yaitu memajukan kawasan transmigrasi dan memperkuat kesejahteraan warga di seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah seperti Talaud dan Pulau Rote.
