Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti program pembangunan 2 juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah pimpinan Maruarar Sirait. Menurutnya, program ambisius tersebut berpotensi berakhir hanya sebagai wacana apabila tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dan realistis.
“Perdebatan kita bukan di pelaksanaan, tapi di readiness kriteria penerima. Itu yang memperlambat penyerapan anggaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya, dikutip Sabtu (30/5/2026).
Lasarus menilai hingga saat ini masih banyak persoalan mendasar yang belum terjawab, mulai dari kesiapan lahan, skema pembiayaan, hingga daya beli masyarakat. Ia menegaskan target besar seperti pembangunan 2 juta rumah membutuhkan anggaran besar, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan infrastruktur yang tidak sederhana.
“Kita membuat persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya program tidak bisa jalan,” kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan hunian rakyat memang harus menjadi prioritas pemerintah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka ataupun pencitraan politik semata.
“Kalau mulai bulan Februari, saya yakin 2 juta rumah selesai akhir tahun. Tapi kalau baru mulai Juni atau Juli, program ini tidak akan selesai,” tegasnya.
Di tengah kondisi ekonomi saat ini, DPR menilai pelaksanaan program perumahan nasional harus dihitung secara matang agar tidak membebani negara maupun masyarakat. Lasarus juga mengingatkan, tanpa kepastian mekanisme dan kesiapan teknis yang jelas, pelaku usaha maupun masyarakat penerima manfaat bisa kehilangan kepercayaan terhadap program tersebut.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan teknis agar program pembangunan rumah rakyat benar-benar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
