Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, kembali menyoroti persoalan kemacetan lalu lintas di Kota Sintang dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur pasca Lebaran 2026, Selasa kemarin.
Dalam forum tersebut, Lasarus menegaskan kondisi kemacetan di kawasan Jembatan Melawi semakin memburuk.
Ia menilai, belum terealisasinya pembangunan Jembatan Melawi II menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi.
“Kalau Jembatan Melawi II belum bisa cepat dibangun, kemacetannya sudah semakin parah,” ujarnya di hadapan jajaran Kementerian PU, dikutip Jumat (10/4/2026)
Sebagai solusi jangka pendek, Lasarus mengusulkan rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan kawasan eks Bandara Susilo sebagai jalur putaran kendaraan.
Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi perpotongan arus kendaraan yang selama ini kerap memicu kemacetan.
Ia menjelaskan, kendaraan dari arah Pontianak sebaiknya tidak langsung berbelok menuju jembatan, melainkan diarahkan lurus terlebih dahulu ke kawasan bandara lama untuk berputar. Dengan skema tersebut, arus kendaraan tidak saling bersilangan.
“Selama ini kendaraan dari arah Pontianak dan Putussibau saling berpotongan. Itu yang sering membuat macet total. Apalagi bundarannya kecil, kalau ada beberapa truk sekaligus, langsung terkunci,” jelasnya.
Lasarus meyakini, pengaturan arus tersebut akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi kendaraan sehingga lalu lintas dapat mengalir lebih lancar.
Sementara itu, terkait pembangunan Jembatan Melawi II sebagai solusi jangka panjang, ia menyebutkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Sintang.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Melawi, Tugu Jam, hingga kebutuhan pelebaran Jalan Lintas Melawi telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Soal infrastruktur, berulang kali saya menegaskan masalah Jembatan Melawi, kepadatan di Tugu Jam, kemudian Jalan Lintas Melawi yang perlu pelebaran, itu semua menjadi atensi khusus bagi kami,” ujarnya.
Gregorius memastikan, Pemerintah Kabupaten Sintang siap memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan, termasuk pembebasan lahan serta komunikasi dengan masyarakat terdampak.
“Kalau syaratnya bukan soal dana dan lebih kepada hal-hal administratif maupun pembebasan lahan, kami siap. Termasuk komunikasi dengan masyarakat, itu tugas kami di pemerintah kabupaten,” tegasnya.
