Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan, mendesak pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan seluruh platform digital setelah tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga berkaitan dengan paparan konten berbahaya di internet.
Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan negara tidak bisa lagi bersikap longgar dalam mengatur aktivitas digital, terutama yang melibatkan anak dan remaja sebagai kelompok pengguna terbesar.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Nico, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).
Junico atau yang akrab disapa Nico menilai insiden di SMAN 72 menjadi alarm keras tentang urgensi pengawasan ruang digital secara sistemik. Ia menegaskan bahwa pakaian digital yang digunakan anak-anak kini menjadi jauh lebih kompleks, sehingga pemerintah tidak cukup hanya merespons secara reaktif.
Pemerintah sebelumnya mempertimbangkan pembatasan sejumlah game online, termasuk PUBG, setelah game tersebut disebut menjadi salah satu sumber paparan konten kekerasan bagi pelaku ledakan pada Jumat (7/11/2025). Namun, Nico menilai langkah itu belum cukup untuk menjawab akar persoalan yang lebih luas. Menurutnya, fokus regulasi tidak boleh berhenti di satu jenis platform saja.
Namun, Nico mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), agar tidak hanya fokus pada game.
Ia menilai Indonesia bisa belajar dari regulasi Australia yang mewajibkan batas usia minimal 16 tahun untuk mengakses game dan jenis konten digital tertentu.
"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," tegasnya.
Nico menilai model Australia relevan diterapkan di Indonesia mengingat struktur demografi Indonesia yang sangat muda dan tingginya tingkat penetrasi internet. Ia menyebut bahwa verifikasi usia yang ketat menjadi pondasi untuk melindungi kelompok rentan dari konten yang tidak sesuai, mulai dari kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga tantangan berbahaya yang sering viral di media sosial.
Lebih jauh, Nico menjelaskan bahwa regulasi komprehensif perlu mencakup tiga aspek: perlindungan anak, tanggung jawab platform, dan penguatan literasi digital. Pertama, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme verifikasi usia yang wajib diterapkan seluruh penyedia platform. Tanpa mekanisme ini, anak-anak tetap bisa mengakses konten yang sebenarnya dilarang.
Kedua, platform digital harus diberi batasan dan kewajiban hukum yang jelas untuk memastikan konten berbahaya tidak disebarkan dan tidak direkomendasikan melalui algoritma. Nico menekankan pentingnya sanksi tegas, mulai dari denda hingga pembatasan akses, bagi platform yang abai.
Ketiga, literasi digital perlu ditingkatkan secara masif melalui kurikulum pendidikan, kerja sama sekolah, serta pelatihan bagi orang tua. Menurut Nico, banyak orang tua belum memahami dinamika ruang digital sehingga kesulitan mendampingi anak, sementara anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di internet.
Selain itu, ia menilai bahwa pengawasan negara harus bersifat sistematis dan konsisten, bukan hanya bergerak ketika muncul kasus besar. Penguatan infrastruktur pengawasan, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional, diperlukan untuk mengantisipasi risiko baru yang terus berkembang seiring inovasi teknologi.
Ia juga menekankan bahwa tragedi SMAN 72 tidak boleh dianggap sebagai kasus tunggal, melainkan sebagai peringatan keras bahwa ekosistem digital Indonesia masih memiliki celah besar dalam pengamanan konten dan perlindungan pengguna muda.
“Jangan sampai kita kecolongan lagi karena lemahnya filter dan minimnya regulasi,” ujarnya.
Dengan penguatan aturan, mekanisme pengawasan, dan literasi digital, Nico meyakini Indonesia bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak tidak boleh dikompromikan oleh kelonggaran regulasi atau rendahnya tanggung jawab platform digital.
