Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, M. Samsun, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengubah skema pembiayaan proyek pembangunan senilai Rp1,24 triliun dari Multi-Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak menjadi skema tahun tunggal (single year).
Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah mengantisipasi penurunan kemampuan fiskal daerah sekaligus mencegah bertambahnya beban kewajiban anggaran pemerintah provinsi.
"Kemampuan fiskal kita nggak bisa dipungkiri 3 tahun terakhir ini kan menurun terus. Jangan lagi tambah-tambah beban lah. Kami setuju kalau itu proyek strategis dan bermanfaat buat rakyat, tapi solusinya melalui single year," ujar M. Samsun, Senin (16/11/2026), di Gedung E lantai 1 kompleks DPRD Kaltim.
Rapat tersebut membahas usulan program pembangunan melalui skema MYC periode 2027–2029 yang diajukan Pemprov Kaltim. Pertemuan itu turut dihadiri mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Samsun menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya, dukungan terhadap pembangunan harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban fiskal yang semakin berat pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menilai penggunaan skema single year memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran setiap tahunnya. Dengan demikian, proyek tetap dapat berjalan tanpa harus menambah kewajiban kontrak jangka panjang di tengah keterbatasan fiskal.
Selain persoalan pembiayaan, Samsun juga mengingatkan Pemprov Kaltim agar memastikan seluruh lokasi kegiatan yang diusulkan memiliki kejelasan status dan legalitas lahan. Ia menilai sejumlah titik pembangunan belum sepenuhnya memenuhi prinsip clear and clean karena masih bersinggungan dengan wilayah hak guna lain, Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga kawasan hutan produksi.
Menurutnya, persoalan peralihan status lahan membutuhkan proses dan tahapan yang tidak sederhana. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh aspek legalitas diselesaikan sebelum proyek pembangunan dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun hambatan di kemudian hari.
Samsun juga menyoroti rencana pembangunan rumah sakit yang berpotensi menghadapi persoalan sengketa lahan. Ia mengingatkan agar Pemprov Kaltim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status tanah yang akan digunakan sehingga tidak mengulang persoalan serupa yang pernah terjadi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Di sisi lain, ia mempertanyakan urgensi pembukaan jalan berstatus non-status oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, masih banyak ruas jalan yang secara sah menjadi kewenangan Pemprov Kaltim dan membutuhkan perbaikan, sehingga pembangunan sebaiknya diprioritaskan pada infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
"Selesaikan dulu itu (ruas jalan status Provinsi), clear-kan dulu itu. Jangan tambah lagi kewajiban lain dan beban lain. Jika dibangun, tapi bertahap dengan single year," tegasnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar kalkulasi kemampuan fiskal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sepenuhnya tercapai, serta kejelasan legalitas lokasi pembangunan menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir terkait usulan proyek MYC tersebut.
Samsun juga mengingatkan bahwa tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah berada di penghujung proses. Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tinggal menunggu penetapan melalui rapat paripurna dan penandatanganan bersama.
Karena itu, ia meminta agar pembahasan anggaran 2027 tidak kembali mengalami penundaan. Menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga ketepatan waktu penyelesaian pembahasan agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat segera dipersiapkan.
“Sudahlah, ini kan sudah di ujung juga, sudah ada kesepakatan KUA-PPAS kemarin, tinggal di paripurnakan. Jangan ditunda-tunda lagi, waktu semakin gerak, semakin bergerak terus kan,” pungkasnya.

















































































