Jakarta, Gesuri.id - Menter Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) sekaligus cawapres Mahfud MD menyinggung soal kasus korupsi pajak saat memberikan ceramah kebangsaan atau tausiyah di Pondok Pesantren Hidyatullah, Balikpapan, pada Jumat (24/11).
“Saudara bayangkan kalau tax ratio kita dari 11 persen jadi 15 persen saja kita udah cukup mengurangi jumlah orang miskin. Kenapa rasio pajak kita rendah? Karena ada korupsi,” kata Mahfud MD dilansir dari Live akun YouTube Ummulqura Hidayatullah bertajuk Tausiyah Kebangsaan “Bersama Menyelamatkan & Memajukan Indonesia”.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan upaya pengungkapan transaksi gelap senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan masih terus berjalan. Satu di antaranya yang masih didalami Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu kasus impor emas senilai Rp 189 triliun.
Transaksi gelap Rp 349 triliun di Kemenkeu itu pernah diungkap Mahfud dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 29 Maret 2023. "Itulah perkembangan penanganan kasus yang sempat gaduh di DPR," kata Mahfud, dalam keterangan pers di gedung Menko Polhukam, Rabu, 1 November 2023.
Mahfud MD lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura. Mahfud menempuh dua jenis pendidikan, agama dan umum. Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.
Mahfud berkuliah di Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Namun, ia tidak melanjutkan kuliah di Sastra Arab UGM tetapi lulus di jurusan Hukum Tata Negara UII. Mahfud kemudian mengajar di UII sembari melanjutkan Magister Ilmu Politik di UGM dan Doktoral Ilmu Hukum Tata Negara di UGM.
Setelah lulus dengan gelar doktor pada 1993, Mahfud menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada 2000, ketika berusia 43 tahun. Pada tahun yang sama, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuk Mahfud sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman dan HAM.
Mahfud kemudian bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi kemudian, Mahfud pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Anggota DPR RI pada 2004.
Usai jadi legislator, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Mahfud ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2019-2024, dan menjadi orang sipil pertama yang menjabat jabatan itu.
