Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu melontarkan kritik pedas akan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Secara tegas Masinton meminta Luhut untuk membuka secara transparan membuka soal klaim big data tersebut.
Karena, politikus senior itu mengklaim ada big data dari 110 juta warganet yang memiliki kecenderungan agar pemilu ditunda.
Baca: Tolak Pemilu Ditunda! Hugua: Konstitusional Hanya Lima Tahun
“Sebagai transparansi kepada publik, baiknya klaim big data tersebut digelar secara terbuka,” kata Masinton di Jakarta, Senin (14/3).
Anggota Komisi XI DPR RI ini tak menginginkan wacana penundaan Pemilu yang dilontarkan Luhut hanya klaim semata. Dia pun menyebut, apa klaim big data tersebut hanya sebatas omong kosong.
“Agar publik tidak mempertanyakan klaim tersebut sumbernya big data atau big mouth ?,” cetus Masinton.
Sebelumnya Luhut mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.
“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-maca ada dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.
Baca: Kata Sekjen Hasto Soal Klaim Luhut Tentang Penundaan Pemilu
Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.
Bahkan Luhut juga mengungkapkan, dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.
Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun. Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan.
