Kendari, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua memastikan PDI Perjuangan menolak usulan penudaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca Sindikat Politik Soal Masa Jabatan Presiden Menjebak Jokowi
“Saya pastikan itu, sebagaimana pernyataan bu Ketum dan Sekjen menolak perpanjangan jabatan dan penudaan Pemilu,” ujar Hugua, Jumat (11/3).
Apalagi, lanjutnya, pernyatan menolak juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) dan Sekjen PDI Perjuangan.
Menurutnya, pernyaatan menolak sudah sangat jelas mengacu pada konstitusi republik ini, bahwa setiap jabatan pemerintahan hanya mengatur lima tahun.
Lagi pula, negara saat ini aman-aman saja tidak ada hal mendasak untuk kemudian dilakukan penundaan Pemilu serta perpanjangan jabatan presiden.
Selain itu, kepuasaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin berkisar pada 67 sampai 70 persen. Ini mencerminkan estapet kepemimpinan keduanya stabil.
Sebab, ekonomi dalam negeri cukup membaik meski ditengah pandemi Covid-19. Tentu setuasi kondusif, maka dengan peralihan pemerintahan pada siklus lima tahunan akan berjalan mulus.
Baca Banteng Papua: Dana Desa Bukan Gaji Kedua Kepala Kampung
“Tentu wacana penundaan inkonstitusional, konstitusi kita lebih mahal, demokrasi mahal, apalagi konstitusi kita hanya mengatur lima tahunan. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penudaan,” jelasnya.
Menyangkut beberapa pernyataan mendukung dari pimpinan partai politik, Hugua beranggapan bahwa itu adalah hak prerogratif setiap orang.
“Mereka juga pasti punya alasan, tapi disini bukan dalam rangka untuk menilai mereka. Yang jelas PDI Perjuangan, sesuai pernyaatan Ketum dan Sekjen itu menolak,” ucap Hugua. (Rendi)
