Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengeluhkan sulitnya pendistribusian KTP elektronik (e-KTP) di Papua.
Mendagri mengaku mendapatkan laporan, pendistribusian e-KTP di Papua kerap kali terkena pungutan liar.
Baca: Mendagri Kutuk Keras Penembakan di Papua
“Fokus kami adalah meminta kepada jajaran Pemda di Papua, ini kan terkait dana otsus (otonomi khusus) ya, secara komprehensif tidak ada masalah. Tapi, urusan gerombolan ini, itu dia, tim e-KTP kami saja dipalak kok,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (6/12).
Mantan sekretaris jenderal (sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menuturkan, dalam setiap beberapa kilometer tim e-KTP diadang gerombolan-gerombolan yang kerap meminta uang.
“Setiap tiga kilo ada gerombolan datang, bayar Rp 5 juta,” ungkap Tjahjo.
Dia berharap persoalan ini menjadi perhatian aparat pemerintah daerah (pemda) di Papua.
Apalagi, sudah ada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang sekarang sudah mengejar.
“Saya kira tidak boleh terus-terusan terjadi,” katanya.Tjahjo mengaku sudah meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, serta pemerintah daerah yang ada di situ termasuk Polri, TNI, serta tokoh masyarakat maupun adat, supaya persoalan-persoalan yang prinsip ini jangan sampai menghambat program strategis pembangunan nasional.
“Termasuk programnya pak gubernur, programnya wali kota, bupati. Soal keamanan, ya kita sikat sama-sama, tidak boleh ada gerombolan yang mengganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah,” ujar mantan ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, itu.
Baca: Mendagri Tegaskan Tidak ada Sistem e-KTP yang Jebol
Dia mengatakan, jalannya pemerintahan di Nduga tidak ada masalah meski terjadi peristiwa penembakan oleh kelompok separatis bersenjata tersebut.
“Ya tidak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan pilkada ya ruwet. Saya kira faktor geografis, faktor sosialisasi, itu saja,” katanya.
