Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, ikut merespons polemik hubungan antara Kementerian Keuangan dan kementerian maupun lembaga negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menanggapi isu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut-sebut kewalahan menghadapi permintaan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Lah bukannya memang sudah ada di APBN?” kata Ferdinand di akun X @ferdinand_mpu, Jumat (19/12/2025).
Ferdinand menegaskan bahwa keluhan mengenai keterbatasan anggaran seharusnya tidak terjadi, mengingat seluruh belanja negara telah dibahas bersama DPR dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sudah dikasih sahkan menjadi UU,” tegasnya.
Ia juga menyentil langsung peran Menteri Keuangan yang menurutnya memiliki tugas utama memastikan pencairan dan realisasi anggaran berjalan sesuai keputusan politik negara.
Ferdinand menilai tidak seharusnya ada keluhan ketika kementerian dan lembaga menagih hak anggaran mereka.
“Tugas Luh tuh bayar-bayar anggaran, jangan ngeluh,” tandasnya.
Lebih jauh, Ferdinand mengingatkan bahwa keterlambatan atau penahanan anggaran berpotensi berdampak langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keselamatan warga.
“Kalau ngga mau bayar, rakyat yang mati di lapangan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa Kementerian Keuangan tengah menghadapi tekanan cukup besar akibat meningkatnya permintaan belanja dari kementerian dan lembaga (K/L), terutama menjelang penutupan tahun anggaran.
