Jakarta, Gesuri.id - Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kembali disorot. Alih-alih mencetak lonjakan laba dan efisiensi pasca-merger, perusahaan pelat merah itu justru dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan bahkan cenderung membebani pelaku usaha lewat tarif yang tinggi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengungkapkan sebelum penggabungan perusahaan pelabuhan, laba Pelindo pada 2018 sempat menyentuh angka Rp5,2 triliun. Namun setelah merger, keuntungan yang dihasilkan justru berada di kisaran Rp3 hingga Rp4 triliun.
“Harapan merger itu jelas: meningkatkan laba dan efisiensi. Tapi faktanya, hasilnya tidak signifikan, bahkan cenderung turun,” ujar Anam, dikutip Senin (6/4/2026).
Lebih jauh, ia menyoroti ironi biaya logistik dalam negeri yang justru lebih mahal dibanding jalur internasional. Menurutnya, ongkos pengiriman laut dari Belawan ke Jakarta bisa lebih tinggi dibandingkan pengiriman dari Singapura ke Amerika Serikat sebuah perbandingan yang dinilai tidak masuk akal.
Tak hanya itu, data yang ia pelajari juga menunjukkan bahwa tarif pelabuhan di Indonesia termasuk yang paling mahal di Asia. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penghambat daya saing produk nasional di pasar global.
Padahal, merger Pelindo sebelumnya digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk menciptakan efisiensi, memperkuat jaringan logistik, dan menekan biaya distribusi.
Namun dengan posisi Pelindo yang menguasai sebagian besar pelabuhan di Indonesia, su,kritik pun mengarah pada potensi monopoli yang tidak diiringi dengan peningkatan kinerja.
“Sudah monopoli, sudah pegang pelabuhan di seluruh Indonesia, tapi cara kerjanya masih seperti zaman kolonial. Ini yang harus dibenahi,” tegas Anam.
Ia menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan pelabuhan bukan semata keuntungan perusahaan, melainkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui tarif yang terjangkau dan sistem logistik yang efisien.
Sorotan ini menjadi sinyal keras bagi pemerintah dan manajemen Pelindo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa pembenahan serius, mahalnya biaya pelabuhan dikhawatirkan terus menjadi beban laten bagi perekonomian nasional.
