Barito Utara, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Naruk Saritani, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah catatan penting.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program-program prioritas harus diarahkan pada perbaikan layanan dasar, peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan kemiskinan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ungkap Naruk saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Naruk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan sidang, Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran eksekutif atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan Raperda APBD 2027 hingga mencapai tahap persetujuan.
Meski menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa persetujuan tersebut harus diikuti komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan. Terutama program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Naruk juga menyoroti pentingnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Menurutnya, alokasi anggaran harus difokuskan pada program-program yang memberikan dampak nyata, khususnya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara.
Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah sinkronisasi dan validasi data kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan sosial dan berbagai program intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran, tepat manfaat, serta menghasilkan dampak optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah memperkuat advokasi fiskal kepada pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar. Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pembangunan tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Dalam pengelolaan anggaran, Naruk mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan pengendalian belanja pegawai dan evaluasi belanja operasional. Dengan demikian, ruang fiskal yang tersedia dapat lebih dioptimalkan untuk belanja modal, terutama pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jembatan.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan, penguatan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis potensi lokal.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, langkah tersebut dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sekaligus memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah dapat terus diperkuat.
Tidak hanya persoalan kemiskinan dan pengelolaan anggaran, Naruk juga meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan sarana air bersih di wilayah pedesaan.
Ia mendorong pembangunan sumur bor di desa-desa yang belum memiliki sumber air bersih memadai. Ketersediaan air bersih dinilai menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa juga perlu menjadi prioritas. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempermudah akses terhadap pelayanan publik.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan pemenuhan fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan. Termasuk di dalamnya memastikan sarana dan prasarana Puskesmas Rawat Inap memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Naruk berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan tidak sekadar menjadi catatan dalam rapat paripurna, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ia menekankan APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pemerataan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara.

















































































