Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tetap membuka ruang dialog sebagai pemimpin bangsa meski tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Selasa 2 Mei lalu.
Baca: Sudah Lengkapi Syarat Adminstrasi, PDI Perjuangan Bakal Daftar Caleg Serentak 11 Mei 2023
Ruang dialog itu dibuka, dibuktikan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marivest) yang menemui Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini.
Hal itu disampaikan Hasto untuk menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5).
Hasto sedang meninjau persiapan dalam menyambut Bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023. Hasto yang mengenakan rompi berwarna merah tampak didampingi oleh Panitia Bulan Bung Karno 2023 Samuel Wattimena dan Aria Bima. Hadir juga pengelola dari GBK seperti Lestari, Kepala Divisi Pemasaran PPK GBK.
Hasto awalnya mengatakan, bahwa politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi.
"Sehingga hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai NasDem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka," kata Hasto.
"Buktinya, juga ada pertemuan antara Bapak Luhut dengan Bapak Surya Paloh. Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," sambungnya.
Sementara di sisi lain, soal perlu atau tidaknya terhadap NasDem dilakukan reshuffle dari kabinet pemerintahan, Hasto menegaskan, hal itu menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi.
Menurutnya, soal reshuffle harus dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju dan menjaga soliditas.
Baca: Hasto: Bu Mega, Pak Jokowi, Ganjar Akan Pidato Politik di Puncak Bulan Bung Karno 2023
"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," tuturnya.
"Tetapi, ketika reshuffle dijalankan atas kehendak Bapak Presiden, itu harus melalui suatu pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju untuk menjaga soliditas dari seluruh jajaran kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.
