Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn., mendorong optimalisasi peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis perhutanan sosial. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Roadshow Saba Leuweung Padjadjaran yang digelar pada Senin (16/6/2025).
“LMDH ini ujung tombak. Ketika mereka diberi kepercayaan untuk mengelola hutan secara legal, maka perlu juga diberi pendampingan, pelatihan, akses modal, dan pasar. Kita ingin mereka tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidupnya,” kata Nia Purnakania, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
Menurut Nia, perhutanan sosial tidak hanya terkait pelestarian lingkungan, melainkan juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat desa sekitar hutan. Oleh karena itu, dukungan konkret dari pemerintah terhadap LMDH sebagai pengelola langsung di tingkat tapak sangat diperlukan.
Ia juga menegaskan bahwa pemulihan kawasan hutan kritis harus dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dan dalam konteks ini, pemberdayaan LMDH serta pembentukan Hutan Desa menjadi solusi yang strategis.
“Kita tidak bisa mengandalkan penanaman pohon secara simbolik. Harus ada skema jangka panjang, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus dilibatkan secara aktif. Mereka yang paling tahu kondisi lapangan,” ucapnya.
Nia turut mengapresiasi kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan berbagai pihak seperti LSM lingkungan, akademisi, dan koperasi lokal yang turut serta dalam peningkatan kapasitas LMDH. Menurutnya, sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah provinsi lebih serius dalam membangun skema insentif, bantuan teknis, dan akses pasar bagi kelompok LMDH. Nia juga mengusulkan adanya program prioritas untuk memperkuat koperasi perhutanan sosial di Jawa Barat.
“Kalau kita ingin masyarakat sejahtera dan hutan lestari, maka LMDH harus ditempatkan sebagai mitra strategis. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi penggerak utama pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan,” jelasnya.
Selama roadshow tersebut, tim DPRD Jabar turut meninjau sejumlah fasilitas produksi milik koperasi LMDH dan berdialog langsung dengan kelompok tani hutan mengenai berbagai tantangan dan kebutuhan yang mereka hadapi, seperti akses pembiayaan, pemasaran hasil hutan, hingga kebutuhan pendampingan teknis.
Kegiatan ini digelar di tiga titik lokasi strategis pengelolaan hutan di Jawa Barat, yakni:
* LMDH Mandalagiri di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut
* Koperasi Perhutanan Sosial LMDH Campaka Bentang di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Majalaya, Kabupaten Bandung
* Kawasan Hutan Desa dan lahan kritis di Artapela, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Bandung.
