Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai rencana pengalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia bukan sekadar restrukturisasi, melainkan keputusan strategis yang menyentuh jantung pembiayaan UMKM di Indonesia.
“Rencana dialihkannya PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dari BRI ke Kementerian Keuangan bukan sekedar restrukturisasi. Ini adalah keputusan strategis yang menyentuh jantung pembiayaan UMKM di Indonesia. Hari ini, PNM berkontribusi sekitar 1,8% terhadap laba bersih konsolidasi BRI,” ujar Darmadi dikutip Rabu (1/4).
Ia menjelaskan, meski kontribusi tersebut terlihat kecil secara angka, peran PNM sangat signifikan dalam menjangkau masyarakat.
“Sekilas terlihat kecil. Tetapi kita bicara tentang entitas yang melayani lebih dari 15 juta nasabah ultra mikro dengan jaringan yang menjangkau hingga pelosok desa. BRI sendiri mencatat laba bersih sekitar 60-65 triliun per tahun,” lanjutnya.
Menurut Darmadi, jika dihitung secara nominal, kontribusi PNM memang tidak besar, namun memiliki dampak strategis yang luas.
“Artinya, kontribusi PNM berkisar 1-1,2 triliun. Tidak besar secara angka, tapi sangat strategis secara sosial dan ekonomi. Pertanyaannya, apakah memindahkan PNM ke bawah Kementerian Keuangan akan menaikkan efektivitas? Kalau tujuannya menjadikan PNM sebagai penyalur utama kur, kita harus bicara data,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional yang saat ini didominasi oleh BRI.
“Total penyaluran kur nasional mencapai sekitar 260-280 triliun per tahun. Saat ini, BRI menguasai lebih dari 60% bangsa kur. Jadi jika PNM diambil alih, apakah ini memperkuat atau justru memecah ekosistem yang sudah berjalan?” ujarnya.
Lebih lanjut, Darmadi mengingatkan adanya potensi risiko fiskal jika PNM berada langsung di bawah pemerintah.
“Kita juga harus melihat risiko fiskal. Jika PNM berada langsung di bawah negara, maka potensi beban subsidi, penjaminan, dan risiko kredit bisa berpindah ke APB. Ini bukan sekedar perpindahan aset. Ini potensi perpindahan risiko,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai BRI selama ini mampu menjaga kualitas kredit, khususnya di segmen mikro.
“Di sisi lain, BRI selama ini berhasil menjaga rasio kredit bermasalah. Mikro tetap terkendali dengan NPL di kisaran 2-3%. Apakah government di bawah struktur baru bisa menjaga disiplin yang sama?” katanya.
Darmadi menegaskan bahwa polemik ini bukan sekadar soal setuju atau tidak, melainkan menyangkut desain kebijakan yang matang.
“Jadi ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Ini soal desain kebijakan. Apakah kita ingin membangun ekosistem pembiayaan ultra mikro yang ber efisien dan berkelanjutan atau justru menciptakan fragmentasi baru yang berisiko tinggi terhadap fiskal?.”
“Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja BUMN, sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja BUMN, tetapi masa depan jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia,” pungkasnya.
