Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Obet Rumbruren mengatakan, sebagai Anggota DPR RI Dapil Papua Barat pihaknya siap mengawal kesulitan Dinkes Manokwari agar bisa mendapatkan BMHP untuk CKG.
Ia meminta, pihak Dinkes Manokwari untuk memberikan data-data untuk permintaan BMHP sehingga bisa didorong pada Kemenkes agar segera melakukan distribusi BMHP.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
“Kita sebagai mitra pemerintah bisa menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinergi ini penting untuk mengawal program pemerintah ini,” ujarnya
Sebelumnya Sebanyak lebih dari 5.000 warga telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan pada tiga puskesmas di wilayah perkotaan atau Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat
Pelaksana Plt Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manokwari Mikel Osok, di Manokwari, Senin, mengatakan tiga puskesmas yang melayani program CKG yakni Puskesmas Wosi, Puskesmas Sanggeng, dan Puskesmas Amban.
“Yang terdaftar di aplikasi itu lebih dari 8.000 orang, tapi yang sudah datang berobat baru sekitar 5.000 orang. Masih ada sekitar 3.000 warga yang belum memanfaatkan layanan, mungkin karena belum sempat atau tidak datang sama sekali,” ujar Mikel saat melakukan sosialisasi CKG bersama Anggota DPR RI Obet Rumbruren.
Ia menjelaskan, target layanan CKG di wilayah Manokwari Barat mencapai 99.000 orang, sehingga capaian saat ini masih tergolong rendah.
Menurut dia, hal itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
“Program CKG ini sebenarnya bukan untuk orang yang sudah sakit, tapi untuk mencegah penyakit sejak dini. Jadi penting bagi masyarakat untuk memanfaatkannya,” katanya.
Selain kesadaran masyarakat, hambatan lain yang dihadapi ialah keterlambatan distribusi bahan medis habis pakai (BMHP) dari Kementerian Kesehatan ke fasilitas layanan.
Menurutnya, semua BMHP didatangkan dari Kemenkes, berdasarkan usulan dari daerah, namun terkadang distribusinya agak lambat sehingga berpengaruh pada pelayanan di lapangan.
