Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengambil langkah tegas dengam memecat Yudiansyah dari jabatan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cidahu.
Diketahui Yudiansyah menjadi salah satu pelaku perusakan rumah singgah.
"Saat ini saudara Yudiansyah sedang menjalani proses hukum," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono di Bandung, Senin (7/7).
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki keterlibatan anggotanya itu. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi telah melakukan investigasi dan meneliti keterlibatan yang bersangkutan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mengatakan, dari hasil penyelidikan, Yudiansyah terlibat aktif dalam aksi perusakan. Pihaknya sangat menyayangkan dan tidak ragu mengambil langkah tegas.
"Sangat disayangkan ternyata ada dugaan keterlibatan Yudiansyah," katanya.
Untuk itu, lanjut Ono, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi mengusulkan pemecatan terhadap Yudiansyah. "DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi membuat surat usulan penonaktifan yang bersangkutan dari kepengurusan partai."
Dia memastikan pihaknya sudah menerima surat pemecatan tersebut. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, usulan penonaktifan akan segera dikirim ke DPP PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang berazaskan Pancasila, sehingga setiap kader wajib membumikan dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, Jawa Barat masih berada di urutan teratas kasus intoleransi dan kekerasan.
Baca: Banteng Joga Akan Gelar Seminar Praktek Ideologi Pancasila
"Kader PDI Perjuangan harus menjunjung nilai-nilai Pancasila, bukan sebaliknya malahan ikut melakukan intoleransi dan kekerasan terhadap peribadahan umat agama lain. Kami tidak akan ragu mengambil sikap tegas, tak hanya usulan penonaktifan saja tetapi juga pemecatan sebagai kader partai. Semoga persoalan ini dapat menjadi catatan bagi seluruh kader PDI Perjuangan," katanya.
Ono mengajak seluruh kader PDI Perjuangan agar turut menjaga kebebasan dan keleluasaan kegiatan agama apapun dan memastikan masyarakat mendapatkan hak asasi sebagai manusia untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
"Nilai-nilai toleransi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap kegiatan partai dan interaksi dengan masyarakat," katanya.
