Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat, Ono Surono mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berencana melakukan audit investigatif terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ono menilai, audit tersebut merupakan langkah strategis dan mendesak untuk dilakukan, bahkan jika perlu hingga pada pembubaran BUMD yang dianggap bermasalah.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Menurutnya, persoalan BUMD bukan hal baru, sebab sudah lama menjadi perhatian DPRD. Gagasan mengenai penggabungan (merger) sejumlah BUMD pun telah dibahas sejak era Pj Gubernur Bey Machmudin.
“Kami dari DPRD juga sudah membicarakan hal ini. Terlepas dari rencana Pak Gubernur untuk melakukan audit investigasi, kami ingin mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD yang juga akan menjalankan investigasi. Kalau ini dilakukan bersamaan, hasil akhirnya bisa mengarah ke dua hal: pembubaran BUMD yang tidak efektif dan penggabungan BUMD yang potensial,” ujar Ono usai Rapat Paripurna pada Senin, 26 Mei 2025.
Lebih jauh, Ono menjelaskan, reformasi BUMD sangat penting agar badan usaha tersebut benar-benar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.
Ia juga mendorong agar BUMD yang telah menunjukkan performa baik bisa terus ditingkatkan, sementara yang kinerjanya sedang harus segera diperbaiki.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“BUMD yang sudah menunjukan kinerja baik perlu dijaga dan ditingkatkan. Kita tidak perlu memiliki terlalu banyak BUMD, yang penting fungsinya optimal,” jelasnya.
Ono berharap, ke depan BUMD tidak lagi menjadi beban daerah. Ia menggambarkan kondisi saat ini seperti 'mati segan, hidup pun tak mampu', dan hal itu tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
