Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menanggapi usulan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menginginkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
Ono menegaskan bahwa persoalan bandara bukanlah kewenangan pemerintah kota, melainkan pemerintah pusat.
"Memang yang menentukan Farhan? Kan bukan," kata Ono, Minggu (15/6/2025).
"Termasuk terkait penutupan Bandara Husein bukan oleh Wali Kota Bandung. Oleh pemerintah pusat terutama oleh Kementerian Perhubungan," tambahnya.
Ia menekankan bahwa penutupan Bandara Husein memiliki dasar pertimbangan yang kuat, khususnya dari sisi keamanan.
"Satu hal yang saya lihat ada strategi pemerintah untuk tidak lagi pangkalan udara militer digunakan untuk bandara komersial. Kan arah kebijakannya kesana, sehingga akan lebih fokus," ungkapnya.
"Kedua, Husein itu memiliki keterbatasan dan selamanya tidak akan bisa dilakukan penambahan sarana dan prasarana, penambahan lahan pacu yang terbatas, bandara yang terbatas dan sekelilingnya pemukiman, sehingga dari jumlah pesawat juga terbatas, besar kecilnya pesawat hanya yang kecil-kecil," tambahnya.
Ono juga menyoroti kemacetan di Kota Bandung sebagai faktor pendukung keputusan menutup Husein. Menurutnya, upaya yang seharusnya dilakukan Wali Kota Bandung adalah mendorong peningkatan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
"Juga terkait keselamatan dan kemacetan di Kota Bandung. Sehingga harusnya Wali Kota Bandung sudah tidak lagi bicara bagaimana Husein diartikan untuk bandara komersial, karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, bandara internasionalnya ada di Kertajati, sehingga Wali Kota Bandung butuh apa? Shuttle bus yang mengangkut dari Bandung ke Kertajati, oh harus ada kereta dari Bandung ke Kertajati, lebih baik itu yang diusulkan dan tidak lagi memaksakan Husein diaktivasi," jelasnya.
Menurut Ono, sudah saatnya Bandung mendukung upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat dengan mendukung kebijakan pengaktifan BIJB Kertajati.
"Iya dan Bandung jangan egois dong, Bandung kan sudah tumbuh menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup dari sisi kota jasa, kota perdagangan, banyak daerah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi di Jabar, sehingga bagaimana yang selama ini Bandung yang sudah jadi destinasi wisata, di mana Jumat-Minggu macet untuk dibuat lebih nyaman, para wisatawan dari Jakarta, Cirebon, Sukabumi, Tasik dan lainnya merasa nyaman berwisata di Bandung," jelasnya.
Ono juga menegaskan bahwa wisatawan ke Bandung mayoritas masih menggunakan jalur darat, sehingga reaktivasi Bandara Husein bukanlah urgensi.
"Coba dilihat wisatawan di luar kota yang menggunakan jasa penerbangan dibandingkan jalan darat, saya yakin masih banyak yang gunakan jalur darat. Jangan menambah hal-hal yang tidak urgent untuk dilakukan, mendingan berani yang lain," ujarnya.
Mengenai kekhawatiran hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena warga Bandung memilih terbang dari Jakarta, Ono mengatakan hal itu merupakan wewenang Gubernur Jawa Barat.
"Itu bukan urusan Farhan, itu urusan Gubernur Jabar, yang penting PAD tidak turun, kalau (PAD) turunkan, kan ekonomi juga sedang begini, tidak terkait dengan Bandara Husein, pendapatan negara, PAD dan termasuk pendapatan rakyat tidak baik-baik saja, kita lihat libur kemarin hunian hotel berkurang," ucapnya.
Ia pun mendorong Gubernur Jabar Dedi Mulyadi agar memusatkan seluruh penerbangan umrah di BIJB Kertajati.
"Kalau lari ke Jakarta kita dorong gubernur buat gerakan bagaimana Bandara Kertajati teraktivasi, kalaupun digunakan umrah bagaimana 18-20 Kabupaten kota terbang di Kertajati," pungkasnya.
