Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi petani dan masyarakat pedesaan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Tahun Anggaran 2024–2025 yang berlangsung di Desa Kliwed, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (6/7/2025).
Dalam pertemuan yang disambut antusias oleh warga setempat, Ono Surono mengawali sambutannya dengan menyampaikan komitmennya terhadap penguatan sektor pertanian, terutama dalam hal dukungan produksi.
“Dalam rangka mempermudah produksi pertanian, saya siap membantu apa yang menjadi kebutuhan di Desa Kliwed. Selain itu juga harap mengikuti tahapan dalam mendapatkan program dari pemerintah melalui tahapan yang sesuai dengan petunjuk teknis,” kata Ono, dikutip pada Minggu (6/7/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Desa Kliwed, Haris, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Sirojudin, serta Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu Dapil 3, Ungfy Pitriyani, S.H., dan Warpan.
Kepala Desa Kliwed, Haris, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat ke wilayahnya.
“Terima kasih atas kedatangannya di Desa Kliwed. Semoga menjadi hal positif bagi masyarakat Desa Kliwed serta dapat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut,” ungkap Haris dalam sambutannya.
Acara ini juga menjadi wadah dialog dua arah antara wakil rakyat dan warga. Sesi tanya jawab dibuka secara langsung, dan salah satu isu krusial yang disampaikan warga adalah mengenai kendala pengadaan pupuk bersubsidi, termasuk praktik penjualan pupuk dalam bentuk paket bersama obat-obatan non-subsidi oleh sejumlah kios.
Menanggapi hal itu, Ono Surono meminta masyarakat untuk aktif melapor apabila mendapati penyaluran pupuk yang menyimpang.
“Kalau ada kios yang masih menjual dengan sistem paket dengan obat-obatan non subsidi, segera dilaporkan,” tegasnya.
Ono juga menjelaskan bahwa saat ini Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perda ini dirancang untuk menjadi dasar hukum dalam mendorong pertanian berkelanjutan, memperbaiki kualitas produksi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, kehadiran Perda tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam membangun sistem pertanian yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan keamanan pangan jangka panjang.
Lebih lanjut, Ono menyampaikan bahwa sosialisasi Perda merupakan bagian dari tugas legislatif untuk memastikan masyarakat memahami dan dapat mengakses program-program pemerintah secara transparan dan efektif.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Dapil Jabar XII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon), Ono Surono dikenal aktif turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat secara langsung. Dalam banyak kesempatan, ia kerap menyuarakan isu-isu strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan pertanian, nelayan, dan pelaku UMKM.
Dalam kegiatan ini, ia kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi hingga ke tingkat provinsi maupun pusat, serta mendorong realisasi program-program strategis yang berbasis kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Antusiasme warga Desa Kliwed pun terlihat dalam interaksi selama kegiatan berlangsung. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan, terutama soal akses terhadap bantuan alat pertanian, distribusi pupuk bersubsidi, hingga pelatihan teknis bagi petani muda.
Di akhir acara, Ono berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat bisa terus terjalin dengan baik agar setiap kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di bawah. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran.
Melalui kegiatan seperti ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap dapat mewujudkan kehadiran negara yang nyata di tengah-tengah rakyat, bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui pendampingan konkret dan solusi yang berpihak kepada rakyat kecil.
