Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta, meminta agar naskah akademik penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang tengah disusun pemerintah diuji publik terlebih dahulu sebelum dirilis secara resmi.
"Sejarah itu apa pun yang dijadikan materinya baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik harus dituliskan secara baik agar bisa bukan saja mudah dicerna dan dimengerti, tetapi juga bisa jadi tuntunan bagi generasi," kata Parta saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (8/5).
Baca: Ganjar Tegaskan Banyak Kader Banteng Inginkan Megawati
Bagi Nyoman, penulisan sejarah, terutama yang menyangkut peristiwa politik dan tokoh-tokoh penting bangsa, harus dilakukan secara jujur dan objektif.
"Terutama yang berkaitan dengan sejarah politik dan peran-peran tokoh penting
harus dituliskan secara jujur dan obyektif dengan argumentasi yang kuat," ujarnya.
Dia menegaskan keterlibatan publik dalam menelaah naskah akademik menjadi kunci agar sejarah yang ditulis ulang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial.
"Jadi, dalam konteks Kementerian Kebudayaan ingin menulis ulang sejarah Indonesia, perlu diuji publik dahulu naskah akademiknya," ucap Nyoman.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025.
Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.
Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
